Pemda Disebut Takluk dengan Pengusaha

• Soal Polemik Penambangan Laut
• Masyarakat Jangan Mudah Diadu Domba

SUNGAILIAT – Terkait polemik pertambangan yang terjadi di kawasan pesisir Pantai Sungailiat, Walhi Babel mendesak pihak terkait untuk melakukan evaluasi atas kondisi yang semakin meruncing ini.
Dimsaping itu, Direktur Walhi Babel Ratno Budi juga meminta masyarakat tidak mudah diadu domba oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mencari kambing hitam dalam persoalan itu.
Sebagai aktivis lingkungan hidup pihaknya turut mengapresiasi keinginan masyarakat yang menolak segala bentuk penambangan di Kabupaten Bangka. Namun, masyarakat pun tidak melakukan tindakan anarkis, karena hanya akan menggiring masyarakat tersebut ke permasalahan hukum lantaran menjadi kambing hitam.
“Masyarakat harus pintar menyikapi permasalahan disini. Kami tentunya mengapresiasi bentuk penolakan penambangan di Bangka, tetapi menggunakan cara yang sesuai aturan dan tidak anarkis. Saat ini, banyak yang mencari kambing hitam dalam permasalahan pertambangan. Untuk itu, jangan mau dikambing hitamkan pihak mana pun,” tegas Ratno kepada Rakyat Pos, Jumat (21/10).
Pemerintah daerah, kata dia, seharusnya segera melakukan pengkajian untuk menyelidiki siapa dalang dibalik penambangan yang ada di Bangka. Menurutnya, kehadiran para penambang memang tak pernah surut dari pantauan, tapi ada pihak lain yang bergerak di belakang semua aktivitas ini yang rutin sebagai mobilisasi para penambang.
Menurut dia, saat ini permasalahan terbesar adalah kehadiran kapal isap produksi (KIP) yang dalam aktifitasnya sudah terorganisir.
“Masalah yang paling besarnya adalah KIP yang saat ini sudah teroganisir. Siapa dalang dibalik semua ini yang melakukan mobilisasi para penambang? Apalagi dalam waktu dekat akan berlangsung Pemilihan Gubernur 2012 tentunya ada kepentingan pihak-pihak terkait dalam memanfaatkan isu untuk kepentingan elit atau kelompok tertentu,” tandas Ratno.
Ratno menuding permasalahan TI apung yang saat ini dikeluhkan hanya merupakan tindakan pengalihan isu untuk memunculkan konflik di masyarakat penambang, sementara dibalik itu semua aktivitas penambangan skala besar masih terus berjalan aman dan bebas beraktivitas.
“Polemik ini dimunculkan di masyarakat penambangan hanya untuk pengalihan isu, sementara dibalik ini semua aktivitas penambangan skala besar tetap langgeng dan bebas beraktivitas,” ujarnya.
Tak hanya itu, Ratno pun menilai pemda terlalu takluk dengan para pengusaha penambangan, sehingga sampai detik ini pun tak ada langkah kongkret yang dilakukan Pemda untuk menyelesaikan permasalahan pertambangan ini.
Atas nama Walhi, Ratno menegaskan, pihak yang berwenang untuk tidak menyalahkan masyarakat atas tindakan yang menimbulkan konflik tersebut.
“Hingga saat ini, tidak ada tindakan atau langkah kongkret yang dilakukan Pemda untuk menyelesaikan permasalahan hingga timbul gejolak dari masyarakat, jangan menyalahkan masyarakat yang tidak bersalah,” teriak Ratno.
Tidak ada gunanya lagi, kata Retno, penambangan di Babel dilakukan lantaran hanya dapat menimbulkan konflik yang tak pernah tamat. Buktinya, alasan untuk menghentikan tambang adalah sebanyak 40 orang meninggal dunia tercatat dari bulan Juli hingga Oktober 2011 ini, dengan jumlah rata-rata 120 hingga 150 orang per tahun. (2nd/3).

http://rakyatpos.com/headlines/pemda-disebut-takluk-dengan-pengusaha