Walhi Desak Amankan KIP di Pasirpadi

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi mendesak meminta Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Babel melalui  Inspektorat Tambang mengamankan kapal isap produksi (KIP) yang beraktivitas di perairan Pantai Pasirpadi, Pangkalpinang.

"Kemungkinan izin kapal isap tersebut adalah izin pengerukan. Namun beberapa info yang kami dapatkan di lapangan, KIP pemiliknya seorang pengusaha lokal melakukan aktivitas penambangan. Dan bila terbukti KIP tersebut melakukan aktivitas pertambangan maka kami pastikan dapat dijerat dan diproses hukum," tegas Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (9/1/2013).

Pemkot Pangkalpinang mengeluarkan izin kapal isap beroperasi di laut Pasir Padi, dengan dalih pengerukan pasir untuk membuat daratan baru.

Pengerukan mirip konsep Dolphin Island di Pulau Belitung itu, telah berlangsung beberapa hari ini.

 http://bangka.tribunnews.com/2013/01/09/walhi-desak-amankan-kip-di-pasirpadi

Fredy Asmanto : Timah Babel Berkonflik Hanya Provokasi Walhi

BANGKAPOS.COM,BANGKA -- Mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka Fredy Asmanto mempertanyakan statemen Ketua Walhi Babel, Ratno Budi yang menyatakan bahwa persoalan timah di Babel berkonflik.

Ia menilai pernyataan Budi tersebut hanya omong kosong dan provokasi saja.

"Saya mempertanyakan statement Ratno Budi dari Walhi yang mengatakan tiga perusahaan di dunia menggunakan timah Babel yang berkonflik. Dimana konfliknya karena timah yang dipasok dari London Metak Excharge (LME) tentu legal bukan dari pasar gelap. Jadi kalau dikatakan timah di Babel berkonflik itu cuma omong kosong dan provokasi," sesal Fredy, Senin (31/12/2012) saat menghubungiBangkapos.com.

Menurutnya timah yang dipasok oleh PT Timah Tbk, Koba Tin dan perusahaan pertambangan lainnya sudah  memiliki izin usaha pertambangan, membayar royalti  peraturan dan ketentuan lainnya sesuai  peraturan  pemerintah.

Diakuinya fungsi timah ini sangat besar bahkan senjata juga menggunakan timah untuk pelurunya hingga berbagai onderdil pesawat terbang.

"Kalau walhi mengatakan timah di Babel dikorupsi yang mana dikorupsinya. Pernyataan Walhi di Indonesia yang berbicara dengan NGO asing bisa membuat satu negara terpuruk apalagi Babel sangat bergantung pada timah," ungkap Fredy juga lulusan pasca sarjana master lingkungan hidup ini.

Ia menilai pernyataan yang dilontarkan Ratno Budi terkait pertambangan di Babel ini mengusik rasa nasionalismenya.

"Ibaratnya kita berumah tangga jangan membuka aib rumah tangga kita keluar. Masak masalah rumah tangga dibuka keluar," sesal Fredy.

Seharusnya Walhi menurutnya bisa membicarakan persoalan pertimahan di Babel kepada pemerintah pusat.  Apalagi dia menilai peraturan tentang minerba bertentangan dengan UU lingkungan hidup.

"Kalau minerba larinya ke pusat. Kalau lingkungan hidup larinya ke daerah. Jika ada kerusakan maka jadi tanggung jawab daerah inikan tidak masuk akal sementara pemerintah pusat ibarat  mereka yang makan, daerah yang cuci piringnya," kata Fredy.

http://bangka.tribunnews.com/2012/12/31/fredy-asmanto-timah-babel-berkonflik-hanya-provokasi-walhi

Musim Hujan, Walhi Desak Pelau Tambang Perhatikan K3

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperingkatkan penambang timah di Bangka Belitung (Babel) agar waspada terhadap musim hujan yag saat ini terjadi. Saat hujan peluang kecelakaan kerja lebih besar dialami penambang.

Walhi juga mendesak semua pihak yang berkepentingan terhadap industri timah memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja tambang sesuai standar/SOP (Standart Operasional Prosedure) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Banyak penambang rakyat yang telah kehilangan nyawa akibat kecelakan di areal tambang. Penambang waspada, perusahaan timah swasta maupun negara agar memastikan semua subkontrak yang bekerja di tingkat operasional untuk memastikan masalah K3 dan SOP," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Babel, Ratno Budi, kepada Bangkapos.com, Minggu (4/11/2012).

Ratno menyatakan, aparat penegak hukum agar memberikan kepastian penegakan hukum korban kecelakaan kerja di sektor penambangam timah.

"Upaya kongkrit dari azaz keadilan pihak korban baik meninggal/ maupun cacat hendaknya menjadi pressure bagi penjahat lingkungan yang sampai saat ini belum tersentuh hukum, nyawa tidak dapat di tukar dengan materi," katanya.

Walhi juga meminta agar semua mitra perusahan tambang agar memastikan legal kontrak kerja/ kesepakatan yang dibuat agar dapat kepastian bagi para pekerja mulai dari jaminan kesejahteraan, kesehatan maupun keselamatan.

"Kami mencatat setidaknya di Tahun 2012 ini tidak kurang dari 80 jiwa penambang rakyat, buruh tambang yang sudah kehilangan nyawa di arel pertambangan," ungkapnya.

Menurutnya sebuah kondisi yang sangat tak lazim, mengais ekonomi atas nama pembangunan tetapi mengorbankan banyak nyawa manusia, dan menghancurkan masa depan banyak keluarga.

http://bangka.tribunnews.com/2012/11/04/musim-hujan-walhi-desak-pelau-tambang-perhatikan-k3

SAVE BELITONG KEEP IT BLUE

Massa bertahan di depan pintu kantor Bupati

Salam Adil dan Lestari…!!!

Pemberian izin usaha pertambangan kepada PT Bumi Hero Perkasa (SK No.067/REV.IUP-E/DPE/2011) JELAS menyalahi RTRW Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Perda RTRW No. 18 Tahun 2005 yang menyebutkan penggunaan ruang di Kawasan Kecamatan Sijuk yang merupakan Peruntukan Wilayah pengembangan kawasan Pariwisata dan Kecamatan Mambalong sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan, kegiatan budidaya perikanan, penataan lingkungan perumahan, kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata serta kegiatan industri dengan prioritas untuk industri agro dan industri kelautan. Terlebih, dalam pemberian izin, masyarakat Belitong tidak dilibatkan dalam perumusan AMDAL. Padahal, mereka yang akan terkena dampak limbah tambangnya.

Massa long march dari Lapangan Keramik
menuju kantor Bupati Belitung

Pada intinya, masyarakat Pulau Belitong dengan alasan apapun, menolak rencana keras masuknya kapal isap dan sejenisnya yang ingin melakukan aktivitas pertambangan laut di seluruh perairan Belitong. Terlalu besar akibat/dampak kerusakan yang akan terjadi apabila kapal isap dan pertambangan laut dibiarkan beraktivitas. Selain itu, dampak sosial juga akan mengancam, konflik horizontal juga akan sangat mungkin terjadi. Hal-hal seperti inilah yang ingin masyarakat Belitong hindari. Sebab, Belitong tak hanya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun juga dikenal dengan keindahan alamnya, terutama pantai-pantainya, itu sudah dikenal hingga mancanegara. Pengembangan kearah pariwisata bahkan sudah digalakkan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentu potensi arif ini akan hilang dengan sekejap jika pertambangan laut dan kapal isap beraktivitas.

10.000 massa menduduki kantor Bupati Belitung

Sedikitnya 36 titik wilayah nelayan pesisir kabupaten belitong (sungai padang, munsang, sijuk, terong, tanjung pendam juru seberang, teluk dalam,pulau bayan,tiris, gunung tiong, sungai samak, suge, pegantungan, ujung gersilk, batu lubang, mentigi, pulau gersik, Padang Kandis, ulim, dudat, Bantan, Simpang Rusa, Perpat, Membalong, Mentigi, Tanjung Rusa, Kembiri, Seliuk, Gunung Riting, Pulau Semedang, Tanjung Tinggi, Tanjung Binga, Batu Itam, Air Saga, Petaling, Gual, dan Selat Nasik) yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Belitung dalam kondisi terancam jika pemerintah tetap memaksakan diri untuk memasukkan pertambangan laut. Maka dengan ini, dengan tegas kami menyatakan sikap:

1.       Mendesak Bupati dan BLHD Kabupeten Belitung Menghentikan Sekarang juga seluruh proses AMDAL PT. Bumi Hero Perkasa.

2.       Mendesak Bupati Kabupaten Belitung agar mencabut semua perizinan tambang laut di wilayah perairan Belitung, serta menghentikan semua proses pemberian izn-izin tambang laut yang diajukan oleh perusahaan pertambangan.

3.       Mendesak Pemerintah agar tidak menjadikan perairan laut belitong menjadi WP/ Wilayah Pertambangan Laut.

Tanjung Pandan, 17 Oktober 2012

Koalisi Rakyat Belitong

(WALHI Kepulauan Bangka Belitung, B-Care, Masyarakat Pesisir Utara Belitung, FKMSB, Persatuan Nelayan Membalong, Forum Kerukunan Masyarakat Air Kelik, L2PB, Lembaga Adat Belitung, Persatuan Kedukunan Belitong, Mahasiswa AMB dan Gabungan Pecinta Alam Belitong)

DOKUMENTASI AKSI "SAVE BELITONG KEEP IT BLUE"

Walhi Babel Ancam Duduki Kantor Pemerintah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Walhi Bangka Belitung bersama  nelayan mengancam akan menduduki sejumlah kantor pemerintahan di Bangka Belitung. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menolak tambang laut di Belitung.

"Dalam waktu dekat kita akan melakukan pendudukan di kantor pemerintahan. Tujuan kita untuk menekankan pemerintah serius menyelamatkan perairan laut pulau Laskar Pelangi dari ancaman tambang laut," Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).

Ratno mengatakan langkah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Walhi bersama sejumlah organisasi nelayan lokal di Belitung dan organisasi
masyarakat dibawah Walhi akan melakukan upaya konfrontasi secara besar-besaran dan diperluas ke seluruh daerah.

"Langkah ini telah disepakati dan merupakan hasil dari konsultasi daerah lingkungan hidup (KDLH) Walhi. Kami telah melakukan konsolidasi dengan organisasi rakyat yang tinggal di seluruh wilayah pesisir Babel," kata Ratno.

Pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali izin tambang yang telah dikeluarkan dan melakukan audit lingkungan di Bangka Belitung.

http://bangka.tribunnews.com/2012/10/04/walhi-babel-ancam-duduki-kantor-pemerintah

Walhi Desak Pusat Audit Lingkungan Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi mengatakan pihaknya akan melakukan upaya lebih lanjut untuk menghentikan rencana penambangan laut di perairan Belitung.

"Kami juga sudah mengkomunikasikan permasalahan ini hingga ke tingkat pusat," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).

Walhi pusat bersama walhi daerah akan segera mendesak Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Departemen Perhubungan dan BPN Pusat untuk meninjau kembali rencana penambangan laut Belitung.

"Kita minta lembaga negara tersebut dapat melakukan verifikasi terkait
perizinan tambang timah yang dimiliki oleh perusahaan tambang baik
negara maupun swasta. Kita juga akan segera mendesak untuk melakukan audit lingkungan. Hal ini penting mengingat ancaman ekologi di Bangka Belitung yang telah mengancam penghuni kedua pulau ini," tandas Ratno Budi.

http://bangka.tribunnews.com/2012/10/03/walhi-desak-pusat-audit-lingkungan-babel