Tambang-Hutan dan Perkebunan-Laut Pesisir

Minggu, 04 November 2012

Musim Hujan, Walhi Desak Pelau Tambang Perhatikan K3

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperingkatkan penambang timah di Bangka Belitung (Babel) agar waspada terhadap musim hujan yag saat ini terjadi. Saat hujan peluang kecelakaan kerja lebih besar dialami penambang.

Walhi juga mendesak semua pihak yang berkepentingan terhadap industri timah memperhatikan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) para pekerja tambang sesuai standar/SOP (Standart Operasional Prosedure) sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Banyak penambang rakyat yang telah kehilangan nyawa akibat kecelakan di areal tambang. Penambang waspada, perusahaan timah swasta maupun negara agar memastikan semua subkontrak yang bekerja di tingkat operasional untuk memastikan masalah K3 dan SOP," kata Direktur Eksekutif Daerah Walhi Babel, Ratno Budi, kepada Bangkapos.com, Minggu (4/11/2012).

Ratno menyatakan, aparat penegak hukum agar memberikan kepastian penegakan hukum korban kecelakaan kerja di sektor penambangam timah.

"Upaya kongkrit dari azaz keadilan pihak korban baik meninggal/ maupun cacat hendaknya menjadi pressure bagi penjahat lingkungan yang sampai saat ini belum tersentuh hukum, nyawa tidak dapat di tukar dengan materi," katanya.

Walhi juga meminta agar semua mitra perusahan tambang agar memastikan legal kontrak kerja/ kesepakatan yang dibuat agar dapat kepastian bagi para pekerja mulai dari jaminan kesejahteraan, kesehatan maupun keselamatan.

"Kami mencatat setidaknya di Tahun 2012 ini tidak kurang dari 80 jiwa penambang rakyat, buruh tambang yang sudah kehilangan nyawa di arel pertambangan," ungkapnya.

Menurutnya sebuah kondisi yang sangat tak lazim, mengais ekonomi atas nama pembangunan tetapi mengorbankan banyak nyawa manusia, dan menghancurkan masa depan banyak keluarga.

http://bangka.tribunnews.com/2012/11/04/musim-hujan-walhi-desak-pelau-tambang-perhatikan-k3

Rabu, 17 Oktober 2012

SAVE BELITONG KEEP IT BLUE

Massa bertahan di depan pintu kantor Bupati
Salam Adil dan Lestari…!!!
Pemberian izin usaha pertambangan kepada PT Bumi Hero Perkasa (SK No.067/REV.IUP-E/DPE/2011) JELAS menyalahi RTRW Kabupaten Belitung sebagaimana diatur dalam Perda RTRW No. 18 Tahun 2005 yang menyebutkan penggunaan ruang di Kawasan Kecamatan Sijuk yang merupakan Peruntukan Wilayah pengembangan kawasan Pariwisata dan Kecamatan Mambalong sebagai pusat Pemerintahan Kecamatan, kegiatan budidaya perikanan, penataan lingkungan perumahan, kegiatan pertanian, kegiatan pariwisata serta kegiatan industri dengan prioritas untuk industri agro dan industri kelautan. Terlebih, dalam pemberian izin, masyarakat Belitong tidak dilibatkan dalam perumusan AMDAL. Padahal, mereka yang akan terkena dampak limbah tambangnya.

Massa long march dari Lapangan Keramik
menuju kantor Bupati Belitung
Pada intinya, masyarakat Pulau Belitong dengan alasan apapun, menolak rencana keras masuknya kapal isap dan sejenisnya yang ingin melakukan aktivitas pertambangan laut di seluruh perairan Belitong. Terlalu besar akibat/dampak kerusakan yang akan terjadi apabila kapal isap dan pertambangan laut dibiarkan beraktivitas. Selain itu, dampak sosial juga akan mengancam, konflik horizontal juga akan sangat mungkin terjadi. Hal-hal seperti inilah yang ingin masyarakat Belitong hindari. Sebab, Belitong tak hanya memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun juga dikenal dengan keindahan alamnya, terutama pantai-pantainya, itu sudah dikenal hingga mancanegara. Pengembangan kearah pariwisata bahkan sudah digalakkan dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Tentu potensi arif ini akan hilang dengan sekejap jika pertambangan laut dan kapal isap beraktivitas.

10.000 massa menduduki kantor Bupati Belitung
Sedikitnya 36 titik wilayah nelayan pesisir kabupaten belitong (sungai padang, munsang, sijuk, terong, tanjung pendam juru seberang, teluk dalam,pulau bayan,tiris, gunung tiong, sungai samak, suge, pegantungan, ujung gersilk, batu lubang, mentigi, pulau gersik, Padang Kandis, ulim, dudat, Bantan, Simpang Rusa, Perpat, Membalong, Mentigi, Tanjung Rusa, Kembiri, Seliuk, Gunung Riting, Pulau Semedang, Tanjung Tinggi, Tanjung Binga, Batu Itam, Air Saga, Petaling, Gual, dan Selat Nasik) yang tersebar di empat kecamatan di Kabupaten Belitung dalam kondisi terancam jika pemerintah tetap memaksakan diri untuk memasukkan pertambangan laut. Maka dengan ini, dengan tegas kami menyatakan sikap:

1.       Mendesak Bupati dan BLHD Kabupeten Belitung Menghentikan Sekarang juga seluruh proses AMDAL PT. Bumi Hero Perkasa.
2.       Mendesak Bupati Kabupaten Belitung agar mencabut semua perizinan tambang laut di wilayah perairan Belitung, serta menghentikan semua proses pemberian izn-izin tambang laut yang diajukan oleh perusahaan pertambangan.
3.       Mendesak Pemerintah agar tidak menjadikan perairan laut belitong menjadi WP/ Wilayah Pertambangan Laut.

Tanjung Pandan, 17 Oktober 2012
Koalisi Rakyat Belitong

(WALHI Kepulauan Bangka Belitung, B-Care, Masyarakat Pesisir Utara Belitung, FKMSB, Persatuan Nelayan Membalong, Forum Kerukunan Masyarakat Air Kelik, L2PB, Lembaga Adat Belitung, Persatuan Kedukunan Belitong, Mahasiswa AMB dan Gabungan Pecinta Alam Belitong)






DOKUMENTASI AKSI "SAVE BELITONG KEEP IT BLUE"










Rabu, 03 Oktober 2012

Walhi Babel Ancam Duduki Kantor Pemerintah

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Walhi Bangka Belitung bersama  nelayan mengancam akan menduduki sejumlah kantor pemerintahan di Bangka Belitung. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menolak tambang laut di Belitung.

"Dalam waktu dekat kita akan melakukan pendudukan di kantor pemerintahan. Tujuan kita untuk menekankan pemerintah serius menyelamatkan perairan laut pulau Laskar Pelangi dari ancaman tambang laut," Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).

Ratno mengatakan langkah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Walhi bersama sejumlah organisasi nelayan lokal di Belitung dan organisasi
masyarakat dibawah Walhi akan melakukan upaya konfrontasi secara besar-besaran dan diperluas ke seluruh daerah.

"Langkah ini telah disepakati dan merupakan hasil dari konsultasi daerah lingkungan hidup (KDLH) Walhi. Kami telah melakukan konsolidasi dengan organisasi rakyat yang tinggal di seluruh wilayah pesisir Babel," kata Ratno.

Pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali izin tambang yang telah dikeluarkan dan melakukan audit lingkungan di Bangka Belitung.

http://bangka.tribunnews.com/2012/10/04/walhi-babel-ancam-duduki-kantor-pemerintah

Walhi Desak Pusat Audit Lingkungan Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi mengatakan pihaknya akan melakukan upaya lebih lanjut untuk menghentikan rencana penambangan laut di perairan Belitung.

"Kami juga sudah mengkomunikasikan permasalahan ini hingga ke tingkat pusat," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).

Walhi pusat bersama walhi daerah akan segera mendesak Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Departemen Perhubungan dan BPN Pusat untuk meninjau kembali rencana penambangan laut Belitung.

"Kita minta lembaga negara tersebut dapat melakukan verifikasi terkait
perizinan tambang timah yang dimiliki oleh perusahaan tambang baik
negara maupun swasta. Kita juga akan segera mendesak untuk melakukan audit lingkungan. Hal ini penting mengingat ancaman ekologi di Bangka Belitung yang telah mengancam penghuni kedua pulau ini," tandas Ratno Budi.

http://bangka.tribunnews.com/2012/10/03/walhi-desak-pusat-audit-lingkungan-babel

Minggu, 30 September 2012

Walhi Babel Bahas Kapal Isap di Belitung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masyarakat dari Belitung Timur (Beltim) dan Belitung mendatangi kantor Walhi Babel di Pangkalpinang, Minggu (29/9/2012). Kedatangan mereka terkait rencana akan beroperasinya tambang laut yakni kapal isap di perairan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Beltim.

Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mengatakan pertemuan kali ini membicarakan tentang beroperasinya kapal isap di perairan Belitung. Utamanya, terkait penolakan beroperasinya kapal isap masing-masing di Kabupaten Beltim dan Kabupaten Belitung.

"Yang datang hari ini dari (kabupaten) Beltim dan Belitung Induk. Kita mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penolakan kapal isap di perairan belitung," kata Ratno Budi kepada bangkapos.com, Minggu (29/9/2012)..

Masyarakat yang hadir tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pencinta alam, aktivis lingkungan dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang mencintai alam.

http://bangka.tribunnews.com/2012/09/30/walhi-babel-bahas-kapal-isap-di-belitung

Kamis, 27 September 2012

Ratno: Izin Tambang Bisa Diverifikasi Ulang

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Pengusaha pertambangan yang sudah memegang izin tambang tidak bisa seenaknya langsung melakukan penambangan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bulan Juni 2012 terkait yudicial review yang dilakukan Walhi atas pasal kriminalisasi rakyat dalam Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009.

Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mengatakan, MK menyetujui yudicial review tersebut. Sebelum izin tambang dikeluarkan, lanjutnya, maka harus ada persetujuan masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan. Ini juga, kata Ratno, menguatkan soal pengakuan atas hak veto rakyat terkai persetujuan rakyat atas ruang hidup dan wilayah kelola rakyat.

"Intinya, dari putusan tersebut, apakah sudah ada atau tidak izin tambang di sebuah kawasan. Maka masyarakat berhak untuk menolak dan izin tambang yang sudah keluar pun dapat diverifikasi ulang," ujar Ratno Budi kepada bangkapos.com, Selasa (25/9/2012).


Kamis, 20 September 2012

80 Persen Wilayah Babel untuk Pertambangan

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi menyebutkan, hampir 80 persen wilayah Bangka Belitung (Babel) untuk pertambangan dan perkebunan. Sisanya hanya sekitar 300.000 hektare (ha) yang bisa diakses oleh masyarakat Babel.

"Termasuk Hutan Konservasi (HK) dan Hutan Lindung (HL). Itu yang direbut 1,2 juta penduduk Babel," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (19/9/2012).

Dia menyarankan Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Babel memperhatikan lahan eks tambang yang tidak direklamasi, yang menyebabkan lahan pertanian semakin sempit dan mempengaruhi pasokan pangan di Babel.

"Itu yang kami sampaikan untuk pansus beberapa waktu lalu. Terumbu karang sangat potensi untuk perikanan harus dilindungi," ujarnya.

Selain itu, lanjut Ratno, Walhi mendukung Belitung dikeluarkan dari tambang laut. Disebutkannya, 30 hektare lahan di laut Belitung masuk IUP timah.


Rabu, 19 September 2012

Pansus RTRW Harus Perhatikan Sektor Pertanian

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pansus RTRW Babel harus benar-benar memperhatikan sektor pertanian Bangka Belitung (Babel) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Jika tata ruang memberi keleluasaan lebih banyak untuk pertambangan ketimbang pertanian maka sumber pangan Babel bisa terganggu.

"Pada sektor pertanian lahan semakin sempit dan pangan sulit diperoleh sebagai efek maraknya tambang di Babel. Untuk itu kami minta pansus membagi sektor pertanian, kelautan secara bijaksana dengan pertambangan," kata Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepadabangkapos.com, Rabu (19/9/2012).

Pria yang biasa disapa Uday ini mengungkapkan, karakter masyarakat semakin konsumtif menyusul tingkat kesejahteraan meningkat.
Sehingga, berpengaruh terhadap kebutuhan pangan yang meningkat pula.

"RTRW harus akomodir itu, ketersediaan pangan Babel di masa mendatang," tandasnya.


http://bangka.tribunnews.com/2012/09/19/pansus-rtrw-harus-perhatikan-sektor-pertanian

Jumat, 27 Juli 2012

Uday "Walhi" Berbicara Lingkungan di Jepang

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung Ratno Budi akan jadi pembicara dalam simposium solidaritas internasional di Osaka, Jepang. Dia diundang LSM antinuklir di Jepang, dan sudah bertolak dari Babel, Jumat (27/7/2012).

"Ada pertemuan dari tanggal 28 Juli sampai 29 Juli di Osaka. Pertemuan  “2012 Zenko Taikai” untuk perdamaian, HAM, demokrasi dan lindungan," kata pria mantan wartawan lokal di Babel ini kepada bangkapos.com.

Simposium internasional juga dihadiri pembicara dari  Korea, Philipina dan negara Asia lainnya, yang akan menjelaskan gerakan mengenai lingkungan. 

Selama enam hari kedepan, pria berperawakan kurus ini berada di Negeri Sakura. Ratno yang biasa disapa Uday ini, diminta untuk menginformasikan situasi gerakan lingkungan di Indonesia terutama Babel oleh LSM antinuklir Jepang.

"Saya menginap di Hotel Keihan Tenma Bashi, 1-2-10 Tanimachi Chuouku Osakashi. Doakan kegiatan saya berjalan lancar. Atas nama Walhi, saya menaruh harapan krisis lingkungan di Babel diperhatikan dunia internasional," kata Ratno Budi.


http://bangka.tribunnews.com/2012/07/27/uday-walhi-berbicara-lingkungan-di-jepang

Rabu, 25 Juli 2012

Walhi Desak Aparat Usut 'Kasus' Kecelakaan Kerja

BANGKA-- Ratno Budi Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung mengaku prihatin terhadap kembali maraknya kecelakaan tambang yang memakan korban jiwa. Karenanya, aparat berwajib hendaknya mengusutnya, jika terindikasi adanya kelalaian oleh pihak tertentu.

Hal itu menyusul dua insiden kecelakaan kerja hingga merenggut lima nyawa pekerja tambang inkonvensional (TI) di Desa Bintet Belinyu. Disamping, satu nyawa melayang di kapal Keruk Karimata milik PT Timah diperairan Jebus baru-baru ini.

"Kalau K3 para penambang tidak diperbaiki dan tidak menjadi perhatian dipastikan nyawa akan terus melayang dipertambangan pasir timah," ujar Ratno Budi akran dipanggil Uday ini

Menurut Uday harus menjadi perhatian bersama mengenai K3 bagi para pekerja tambang timah swasta maupun milik negara. 

"Apakah sudah sesuai prosedural dan sesuai dg undang-undang ketenagakerjaan. Selain itu DPRD tingkat II, DPRD Babel, Pemda tingkat II dan Pemrov Babel sesegera mungkin untk melakukan review dan evaluasi kinerja pelaku tambang," tandas Uday

Diharapkan, adanya perlindungan secara maksimal agar jiwa pekerja itu tidak selalu terancam.

Kamis, 12 Juli 2012

Walhi Curiga Ada Perampok Kekayaan Babel

BANGKA - Pertemuan tertutup Dirjen Pertambangan dan Minerba dengan pejabat pemerintahan dan pelaku tambang di Hotel Aston beberapa waktu lalu mengundang kecurigaan Walhi Bangka Belitung.

"Pertemuan itu tidak lazim dilakukan," ujar Ketua Walhi Babel Ratno Budi kepada bangkapos.com, Kamis (12/7/2012).

Ratno mengungkapkan, dari bocoran yang diterimanya bahwa pertemuan tersebut untuk mensosialisasikan penerimaan non pajak. Penerimaan ini seperti perizinan IUP, royalti serta perizinan lainnya. Dengan adanya disosialisasikan penerimaan non pajak dari pelaku tambang, artinya akan ada pertambangan besar-besaran di babel ini.
Pertemuan itu pun dikatakannya telah melanggar Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Masyarakat berhak mengetahui informasi, terkait agenda pertemuan itu.

"Jelas mereka telah melanggar Undang-undang keterbukaan informasi publik. Masyarakat harusnya mendapatkan informasi dari pertemuan itu. Kami menilai pertemuan itu tidak lazim. Wartawan saja dilarang untuk meliput," kata Ratno Budi.

Bahkan Ratno mensinyalir ada upaya pihak tertentu atau kelompok yang berperan "merampok" kekayaan tambang di Babel.


http://bangka.tribunnews.com/2012/07/12/walhi-curiga-ada-perampok-kekayaan-babel

12 Ribu Bakau Mati Tertimbun Lumpur

BANGKA - Sedikitnya 12.000 batang bibit bakau ayang ditanam di pinggir pantai Sampur Pangkalpinang mati tertimbun lumpur limbah penambangan timah atau TI ilegal.

"Padahal, bibit batang bakau yang ditanam tersebut untuk penghijauan kawasan pantai dan tempat ikan serta habitat laut lainnya," kata Koordinator penanaman 12.000 batang bakau di Pantai Sampur, Effendi kepada bangkapos.com, Kamis (12/7/2012).

Effendi mengatakan penanaman yang mereka lakukan sia-sia. Anggaran yang cukup besar untuk membeli bibit bakau itu pun tidak ada hasilnya.

"Tidak tahu berapa besar biayanya. Kami hanya diminta menanamnya. Kebetulan saya koordinator penanaman bakau itu. Tetapi karena tertimbun lumpur TI, bakau untuk penghijauan pantai itu pun sudah mati," kata Effendi yang juga  ketua kelompok nelayan di Air Itam.


http://bangka.tribunnews.com/2012/07/12/12-ribu-bakau-mati-tertimbun-lumpur

Nelayan Sampur Tolak TI Rajuk

BANGKA -- Keberadaan TI Apung ilegal, di sekitar Pantai Sampur sudah cukup meresahkan masyarakat nelayan. Bahkan, wilayah tangkap ikan nelayan dan daerah tambatan perahu nelayan pun terganggu.

Belasan nelayan dan penambang TI Apung ilegal itu pun kemudian mendatangi kantor Polair Pangkalbalam, Kamis (12/7/2012). Mereka bertemu untuk mencari solusi atas keberadaan TI Apung yang berbenturan dengan nelayan tersebut.

Effendi salah seorang pengurus nelayan menyebutkan bahwa masyarakat nelayan sudah tidak tahan lagi. Daerah tangkapan ikan mereka menjadi berkurang dan rusak. 

"Jelas mereka ilegal. Kenapa tidak ditindak. Situasi seperti ini bukan terjadi baru-baru ini, tetapi sudah lama, sekitar tahun 2006 lalu," kata Effendi, Ketua Kelompok nelayan Air itam.

Pantauan bangkapos.com, dalam pertemuan tersebut tidak mendapatkan hasil konkrit. Pihak Polair pun belum dapat memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan kepada penambang ilegal itu.


http://bangka.tribunnews.com/2012/07/12/nelayan-sampur-tolak-ti-rajuk

Rabu, 11 Juli 2012

Walhi Kecewa Sosialisasi Dirjen Minerba Tertutup

BANGKA - ‎​Dirjen Minerba Kementerian ESDM menggelar sosialisasi penerimaan negara non pajak, di Aston Soll Marina Bangka, tanggal 10-11 Juni 2012.

Informasi yang diperoleh, ada sekitar 20 perwakilan perusahaan tambang se-Indonesia yang menghadiri acara itu.

"Tapi sosialisasi itu tidak terbuka kepada publik. Kami sangat menyayangkan sosialisasi Dirjen Minerba yang cenderung tertutup. Padahal ini menyangkut keuangan negara dan berhubungan langsung dengan kelangsungan hidup masyarakat di Babel dan Indonesia," kata Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung Ratno Budi kepada bangkapos.com, Rabu (11/7/2012).

Menurutnya, informasi seharusnya secara utuh dan lengkap dapat diketahui oleh warga masyarakat seluruh Babel. Sesuai UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

"Saya rasa ada kaitan dengan kondisi pemulihan Kepulauan Babel pascatambang," ungkapnya.

Walhi mendesak kepada pelaku tambang dan pemerintah untuk memikirkan tanggung jawab lingkungan dan kesejahteraan warga masyarakat di sekitar area pertambangan.

Secara langsung, kata Ratno, masyarakat menerima dampak dari kerusakan fungsi-fungsi layanan alam.

"Seharusnya kunjungan Dirjen Minerba juga mensosialisasikan hasil putusan MK terkait judicial review UU Minerba No 4 tahun 2009 yang menyebutkan hak veto rakyat atau izin tambang /IUP baru dapat keluar jika ada persetujuan warga masyarakat yg berada disekita area rencana penambangan. Ini sangat penting dilaksanakan di Babel khususnya di kawasan pesisir pulau yang beberapa tahun terakhir memiliki kerentanan dari ekspansi perusahaan pertambangan timah," jelasnya.

Selain itu, Ratno meyakini banyak praktik korupsi tambang di Babel, mengingat tanggung jawab lingkungan pascatambang tidak berjalan sama sekali.

Ini merupakan salah satu indikasi yang mengarah pada pertanyaan, kemana dana jaminan reklamasi dan kesanggupan perusahaan tambang, smelter dan pemegang izin industri tambang skala besar di Babel.

Pantauan bangkapos.com, pertemuan tidak banyak diikuti peserta. Terlihat dari luar, ruangan hanya terisi setengahnya saja.

Salah seorang peserta yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, hanya ada Paul Lubis Kepala Sub Direktorat Penerimaan Negara, Direktorat Jenderal Mineral Batubara dari Kementerian ESDM.

"Kalau mau konfirmasi silakan ke Pak Paul ini," ujarnya.
Namun, Paul belum bisa ditemui lantaran kesibukannya. Pesan singkat yang dikirimkan kepada yang bersangkutan belum ada balasan.


http://bangka.tribunnews.com/2012/07/11/walhi-kecewa-sosialisasi-dirjen-minerba-tertutup

Kamis, 05 Juli 2012

Walhi Babel Desak Pansus Selesaikan Kajian RTRW

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung Ratno Budi mendesak tim panitia khusus (pansus) RTRW Babel melakukan kajian lingkungan hidup sebelum menggelar uji publik.

Sampai sejauh ini, dia belum mendengar ada penyelesaian Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dari tim pansus.

"RTRW untuk ekologi Babel, yang mengatur peruntukan dan fungsi-fungsi lingkungan secara tepat. Jadi harus jelas KLHS sebelum uji publik," kata Ratno kepada bangkapos.com, Kamis (5/7/2012).

Dia khawatir tumpang tindih lahan timbul dari Perda RTRW Babel yang disusun ini. Sementara itu, dalam Raperda RTRW Babel, pulau-pulau kecil di Belitung tidak dijadikan kawasan pariwisata.

Ada rencana, pulau-pulau itu dijadikan kawasan ekslusif, yang pemanfaatannya menguntungkan sebagian orang.


http://bangka.tribunnews.com/2012/07/05/walhi-babel-desak-pansus-selesaikan-kajian-rtrw

Kamis, 07 Juni 2012

5 Sorotan Komnas HAM di Babel

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyoroti lima hal terkait pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Senior Investigator Komnas HAM RI Husendro menyatakan, pihaknya telah memantau pertambangan di Pulau Bangka sejak Selasa (5/6/2012) hingga Kamis (7/6/2012). Dari kegiatan tersebut ada lima hal yang menjadi sorotan pihak Komnas HAM.

"Kelima hal itu terkait dengan permasalahan hutan, CSR (Corporate Social Responsbility), aspek lingkungan, tenaga kerja dan permasalahan lahan," kata Husendro, kepada sejumlah wartawan saat melakukan konferensi pers yang dilaksanakan di Y2 Cafe, Pangkalpinang, Kamis (7/6/2012).

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/08/5-sorotan-komnas-ham-di-babel

Komnas HAM Bawa Tambang Babel ke Jakarta

Komnas HAM akan mengundang sejumlah pihak untuk duduk satu meja membahas persoalan tambang di Bangka Belitung. Rencananya pertemuan akan digelar di Jakarta pada Juli mendatang.

Senior Investigator Komnas HAM RI Husendro mengatakan pembahasan ini sebagai tindak lanjut pantauan Komnas HAM terhadap pertambangan dan kerusakan lingkungan di Babel.

"Dari hasil pantauan yang kita lakukan sejak Selasa (5/6/2012) hingga Kamis (7/6/2012) akan dilakukan pemetaan sesuai dengan yang masuk dalam lima sorotan kami. Hal itu nantinya akan dipertemukan baik dari daerah dan pusat, sehingga apa yang menjadi persoalan di Babel terkait pertambangan bisa terselesaikan," kata Husendro kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers yang dilaksanakan di Y2 Cafe, Pangkalpinang, Kamis (7/6/20212).

Instansi yang akan diundang antara lain Pemprov Bangka Belitung, perusahaan tambang, kepolisian, dan beberapa kementerian diantaranya ESDM, Tenaga Kerja, Lingkungan, Kehutanan, BUMN dan BPN

Menurut Husendro berharap dari semua kegiatan yang dilakukan melalui mediasi ini akan lahir sebuah kesepakatan positif bagi Babel.

"Kita ingin melihat keseriusan dan tanggungjawab HAM itu ada di pemerintah, termasuk di Babel ini," tukas Husendro.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/08/komnas-ham-bawa-tambang-babel-ke-jakarta

Kerusakan Lingkungan Babel Seperti Kalimantan

Senior Investigator Komnas HAM RI Husendro mengatakan kondisi lingkungan Bangka Belitung hampir sama dengan Kalimnatan, banyak daerah-daerahnya yang bolong-bolong.

Komnas HAM melihat adanya kerusakan akibat kegiatan tambang maupun kegiatan industri lainnya di Babel. Pengawasan dan pegelolaan hutan juga belum efektif, bahkan masih kurang.

Sedangkan dibidang Corporate Social Resphonsibility (CSR), kata Husendro,  program pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tambang sampai saat ini belum maksimal. Dari sisi tenaga kerja, hak-hak tenaga kerja dan keselamatan kurang diperhatikan.

"Hal itu harusnya menjadi perhatian perushaan dan pemerintah daerah dan itu tentunya terlepas apakah perusahaan itu legal atau tidak," kata Husendro kepada sejumlah wartawan saat melakukan konfrensi pers yang dilaksanakan di Y2 Cafe, Pangkalpinang, Kamis (7/6/2012).

Komnas HAM menyebut persoalan lahan di Babel bisa menjadi bom waktu. Untuk itu pihaknya tidak menginginkan lahan masyarakat diserobot perusahaan.

"Selama tiga hari ini, kita mendatangi seluruh daerah mulai perusahaan hingga instansi pemerintah untuk mengumpulkan data. Semoga melalui pantauan ini dapat dilakukan mediasi yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat di sini," kata Husendro.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/08/kerusakan-lingkungan-babel-seperti-kalimantan

Rabu, 06 Juni 2012

Sungai Rangkui Bersih, Adipura Layak

BANGKA  -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung, Ratno Budi berpendapat Kota Pangkalpinang saat ini tidak layak mendapat Piala Adipura. Pasalnya, dalam mengatasi persoalan Sungai Rangkui hingga kini tidak pernah kelar.

"Sungai Rangkui yang membelah kota Pangkalpinang penuh sampah dan terkesan kumuh. Apalagi sempat terjadi aktifitas penambangan," kata Ratno, Rabu (6/6/2012).

Menurutnya, selain itu Kota Pangkalpinang belum memenuhi ruang terbuka hijau. Sebagaimana diketahui ruang terbuka hijau kota Pangkalpinang baru 13 persen, sementara harusnya 30 persen.

"Ini jadi masalah. Sementara Adipura ini diberi berdasarkan pertimbangan lingkungan," kata Ratno.
 
http://bangka.tribunnews.com/2012/06/06/sungai-rangkui-bersih-adipura-layak

Jangankan Ikan, Kutu Aik Pun Tak Muncul Lagi

BANGKA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia  didampingi Walhi Provinsi Bangka Belitung menemui perwakilan nelayan Desa Rebo Kabupaten Bangka guna menyerap aspirasi nelayan soal penolakan terhadap operasional kapal isap di perairan laut Rebo, Rabu (6/6/2012). Pertemuan itu berlangsung di Pantai Rebo Sungailiat.


Wendi, wakil nelayan Rebo yang ditemui bangkapos.com mengatakan para nelayan Desa Rebo saat ini kesulitan mendapatkan ikan karena daerah tangkapan mereka sudah diganggu oleh operasional kapal isap.

"Sudah beberapa bulan ini kita susah dapat ikan. Jangankan ikan, kutu aik saja sudah tak muncul lagi," ujar Wendi.

Ditambahkannya, aspirasi nelayan Desa Rebo beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada Komisi C DPRD Bangka, namun tindak lanjutnya belum dirasakan nelayan sampai saat ini.

"Kita tidak tahu dan tidak pernah mengundang tiba-tiba hari ini didatangi penyidik dan pemantau Komnas HAM yang meminta keterangan dari kita soal kesulitan nelayan ini. Kita berikan apa adanya yang terjadi dan kita alami saat ini, apa adanya," kata Wendi.

Disinggung soal operasional puluhan ponton tambang inkonvensional (TI) apung di bibir pantai Rebo, Wendi mengaku tak mempermasalahkannya karena yang mencari timah dengan ponton TI apung itu hanya rakyat kecil dan warga sekitar untuk mencari makan.

"Selain itu aktivitas nya juga tidak mengganggu nelayan karena daerah itu bukan daerah tangkapan ikan nelayan," tukasnya.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/06/jangankan-ikan-kutu-aik-pun-tak-muncul-lagi

Komnas HAM Akan Temui PT Timah Terkait Kapal Isap

BANGKA -- Kedatangan pemantau dan penyidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui nelayan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Rabu (6/6/2012) hari ini, dalam rangka mencari fakta dan informasi mengenai dampak operasi kapal isap terhadap kerusakan lingkungan dan terumbu karang, sehingga menyebabkan nelayan kesulitan mencari ikan untuk menafkahi keluarganya.

"Kita kemari dalam rangka mencari fakta dan informasi dari nelayan. Setelah itu ketemu PT Timah dan besok bertemu Pemprov Babel. Jadi belum ada kesimpulan apapun dalam kasus ini, apalagi kita baru diberitahu teman-teman Walhi soal kasus ini," kata Nurjaman, Pemantau dan Penyidik Komnas HAM saat ditemui bangkapos.com, di pantai Rebo Sungailiat, Rabu (6/6/2012).

Ditambahkannya, informasi yang didapatkan dari masyarakat sangat berharga untuk bahan pertemuan dan cross chek dengan PT Timah dan Pemprov Babel. Sehingga, lanjutnya, informasi lebih seimbang dan bisa dicari titik temu dan solusi dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Permintaan masyarakat sangat sederhana, mereka hanya ingin penghidupan kembali seperti semula," ujar Murjaman.

Lebih lanjut Nurjaman mengungkapkan, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak dalam kasus ini, karena informasi yang didapatkan masih sepihak.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia  didampingi Walhi Provinsi Bangka Belitung menemui perwakilan nelayan Desa Rebo Kabupaten Bangka guna menyerap aspirasi nelayan soal penolakan terhadap operasional kapal isap di perairan laut Rebo, Rabu (6/6/2012). Pertemuan itu berlangsung di Pantai Rebo Sungailiat.

Wendi, wakil nelayan Rebo yang ditemui bangkapos.com mengatakan para nelayan Desa Rebo saat ini kesulitan mendapatkan ikan karena daerah tangkapan mereka sudah diganggu oleh operasional kapal isap.

"Sudah beberapa bulan ini kita susah dapat ikan. Jangankan ikan, kutu aik saja sudah tak muncul lagi," ujar Wendi.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/06/komnas-ham-akan-temui-pt-timah-terkait-kapal-isap

Selasa, 05 Juni 2012

Nelayan di Negeri Laskar Pelangi Protes Pertambangan Laut

Berbagai aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, Selasa (5/6). Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, lebih dari 500 nelayan berunjuk rasa di depan kantor PT Timah Tbk, perusahaan tambang timah terbesar di provinsi yang menjadi latar film Laskar Pelangi tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Ratno Budi mengatakan, pihaknya bersama nelayan menolak segala bentuk penambangan laut di wilayah mereka. Sebab hal itu membuat air laut tercemar limbah. Akibatnya, produksi ikan menurun dan nelayan kesulitan mencari nafkah. Apalagi jangkauan mereka untuk melaut semakin jauh.

"Di Kabupaten Bangka, kondisi nelayan sejak 1995 sampai sekarang terus mengalami penurunan siginifikan untuk produksi ikan maupun maupun hasil tangkap nelayan akibat pencemaran laut," kata Ratno saat dihubungi metrotvnews.com, Selasa.

Menurut Ratno, angka penurunan pendapatan nelayan masih dalam riset. Namun, Ratno memastikan angka tersebut berbeda dengan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang menyatakan pendapatan nelayan terus meningkat.

Selain itu, kata Ratno, pihaknya juga memprotes perusahaan yang belum memiliki skema perbaikan pascatambang. Pada akhirnya, yang terkena dampak adalah sekitar 4.000 nelayan di seluruh kabupaten Bangka. Ketimpangan sosial ekonomi pun semakin nyata.

"Nelayan sampai sekarang tidak menerima hasil apapun dari proses pengelolaan tambang di Bangka Belitung. Mereka hanya menerima dampak," kata Ratno.

Untuk itu, para nelayan meminta Pemerintah Provinsi mencabut perizinan tambang laut yang sudah dikeluarkan. Para pelaku tambang juga didesak merehabilitasi laut yang sudah ditambang. Sementara DPRD, khususnya Pansus Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah menghapuskan seluruh kawasan laut Bangka Belitung dari peruntukkan wilayah pertambangan laut. 

Pengunjuk rasa sempat berdialog dengan pihak perusahaan. Menurut Ratno, PT Timah berjanji mengkaji ulang segala kebijakan terkait lingkungan. Selain di PT Timah, pengunjuk rasa juga menggelar aksi di kantor Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat.(IKA)

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/06/05/93679/Nelayan-di-Negeri-Laskar-Pelangi-Protes-Pertambangan-Laut/3

Nelayan Desak PT Timah Stop Tambang Laut

BANGKA - Puluhan massa terdiri dari masyarakat nelayan Kabupaten Bangka dan Walhi Bangka Belitung mendatangi kantor PT Timah Tbk, Selasa (5/6/2012).

Mereka menuntut agar penambangan timah di Kabupaten Bangka dihentikan. Aktivitas penambangan timah dianggap telah merusak ekosistem dan menyulitkan mata pencaharian masyarakat.

Walhi Babel menilai kerusakan akibat penambangan sangat parah. Terumbu karang tempat berkumpulnya ikan saat ini banyak yang hancur sehingga nelayan harus mencari ikan bermil-mil. Sedangkan peralatan dan kemampuan nelayan tidak mencukupi untuk menangkap ikan terlalu jauh.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/05/nelayan-desak-pt-timah-stop-tambang-laut

Sabtu, 02 Juni 2012

Babel Perlu Belajar dari Nauru dan Cina

Provinsi Bangka Belitung perlu belajar dari Negara Republik Nauru dan Cina mengenai dampak kerusakan lingkungan. Pasalnya biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan akibat penambangan sangat besar dibandingkan hasil yang diperoleh.

"Kita perlu melihat Republik Nauru. Negara ini sekarang jadi negara termiskin karena tidak memperhatikan lingkungan. Tambangnya tidak dikelola berkelanjutan. Lingkungannya rusak tidak bisa direklamasi malah impor tanah sehingga tidak cukup membiayai dirinya sendiri," jelas Anggota Dewan Energi Nasional, Mukhtasor kepada bangkapos.com di Ruang Meeting Hotel Santika Bangka, Sabtu (2/6/2012). Mukhtasor menjadi pemateri Sarasehan Peduli Babel yang digelar Madani Center Bangka Belitung, Sabtu.
 

Bahkan, kata Mukhtasor, negara tersebut harus menanggung utang yang besar. Australia kemudian membantu Republik Nauru dengan syarat boleh menjadi tempat penampungan imigran.

"Eksploitasi penambangan tidak dilakukan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan sehingga penambangan hanya dijadikan komoditas bukan sebagai modal," kata Mukhtasor dalam presentasinya yang berjudul Babel Paska Timah?

Begitu juga, kata Mukhtasor, Cina yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8-9 persen bisa mengangkat 400 juta penduduknya keluar dari kemiskinan. Namun ternyata di bagian Cina utara terjadi polusi udara dan air sehingga banyak warga di sana yang sakit.

"Biaya hidup menjadi mahal sehingga beban ekonomi tinggi, kematian bertambah dan biaya untuk mengatasi pencemaran di Cina menjadi 147 miliar yuan per tahun. Pada tahun 2003 biaya biaya kesehatan akibat pencemaran udara dan air menjadi 3,62 - 7,81 miliar yuan atau sekitar 2,68 hingga 5,78 persen dari PDB," papar Guru Besar Institut Teknologi Surabaya ini.

Oleh karena itu Mukhtasor berharap Indonesia terutama Babel yang kaya akan sumber daya alam timah harus dikelola secara benar, jangan sampai menjadi Republik Nauru dan Cina akibat dampak kerusakan lingkungan.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/02/babel-perlu-belajar-dari-nauru-dan-cina

Selasa, 29 Mei 2012

Massa dan Aparat Bersitegang di Depan Kantor Bupati

PEDEMO_SEKDA.jpg
Massa yang berdemo dalam rangka Hari Anti Tambang nyaris bentrok dengan polisi di depan Kantor Bupati Bangka Selasa (29/5/2012)
BANGKAPOS.COM, BANGKA--  Massa yang berdemo dalam rangka Hari Anti Tambang marah dan nyaris bentrok dengan polisi di depan Kantor Bupati Bangka Selasa (29/5/2012). Kemarahan itu dipicu oleh Sekda Bangka Tarmidzi Saat yang tak kunjung menandatangani kesepakatan dengan pendemo.

Sebelumnya saat berdialog di ruang OR Pemkab Bangka disepakati sejumlah penolakan aktifitas penambangan laut di Kabupaten Bangka. Akibatnya, mereka berbalik ingin masuk ke gedung tersebut.

Namun, hal tersebut dicegah oleh kepolisian dipimpin Kabag Ops Kompil Jojo Sutarjo. Kendati sempat bersitegang dengan aparat, suasana dapat dikendalikan. Tampak sejumlah perwira berhasil menenangkan massa yang telah berhadapn dengan anggota kepolisian.
Captiion masaa anti tambang laut mencoba menerobos brikade petugas kepolisian

http://bangka.tribunnews.com/2012/05/29/massa-dan-aparat-bersitegang-di-depan-kantor-bupati

Kapal Isap Menjauh dari Perairan Bangka

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Rencana demo Walhi Bangka Belitung dan gabungan kelompok nelayan Kabupaten Bangka, Selasa (29/5/2012) siang tadi diduga bocor.

Sebelum demo menolak kapal isap dan TI itu berlangsung, kapal isap yang beroperasi di perairan Sungailiat dan sekitarnya sudah berubah haluan. Bahkan tersiar kabar, sejumlah kapal isap pergi meninggalkan perairan Kabupaten Bangka menuju perairan Bangka Barat.

"Saya dapat kabar bahwa hari ini kapal isap sudah pindah ke perairan Bangka Barat. Tapi benar atau tidaknya informasi itu saya tidak berani memastikannya," kata Anggota Komisi B DPRD Bangka, Herman Suhadi di hadapan para demonstran saat dialog di ruang Paripurna DPRD Bangka, Selasa (29/5/2012) siang.

Koordinator demonstran, Ratno Budi  menyatakan pihaknya  belum menerima informasi soal itu. Walau demikian kata Ratno, jika benar begitu,  bukanlah masalah karena mereka tetap akan menyampaikan protes karena suatu ketika kapal isap itu pasti akan kembali lagi.

http://bangka.tribunnews.com/2012/05/29/kapal-isap-menjauh-dari-perairan-bangka

Asmawi: Timah Bagi Saya Haram

Dialog.jpg
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bangka Asmawi Alie mengatakan dirinya juga tidak menyetujui pertambangan. Bahkan, Asmawi mengaku, sejumlah desakan dan penolakan kapal isap produksi (KIP) di sejumlah wilayah di Kabupaten Bangka ditindaklanjutinya dengan membatalkan izin penambangan.

Hal ini diungkapkan Asmawi Alie saat berdialog dengan pendemo yang menolak tambang laut dalam rangka Hari Anti Tambang, di gedung OR Pemkab Bangka, Selasa (29/5/2012).

Asmawi juga berharap agar masyarakat tetap kompak menolak penambangan di laut karena akan menjadi landasan BLH untuk tidak memberikan rekomendasi analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kepada perusahaan pertambangan.

"Bagi sayapun sejak dahulu timah adalah haram, jika masyarakat menolak terus bertahan, jangan karena uang sedikit mereka menerima KIP," kata Asmawi.

http://bangka.tribunnews.com/2012/05/29/asmawi-timah-bagi-saya-haram

Tiga Tuntutan Pendemo Tolak Kapal Isap


DEmo_KIP_1.jpg 

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Ratusan massa berunjuk rasa di kantor Bupati Bangka terkait peringatan Hari Anti Tambang, Selasa (29/5/2012).

Para demonstran yang dikoordinir Walhi Bangka Belitung (Babel) ini menuntut agar aktivitas penambangan laut dihilangkan dari perairan Bangka. Sebab, menurut demonstran, aktivitas penambangan timah dengan kapal isap (KIP) hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara kerusakan yang ditimbulkan tidak main-main dan merugikan seluruh rakyat.

Tiga tuntutan pendemo yang dibacakan koordinator aksi Ratno Budi alias Uday, yakni:
-Menolak tegas bentuk pertambanga laut, KIP maupun TI Apung
-Mendesak Bupati dan instansi terakit untuk mencabut izin pertambangan laut khususnya KIP
-Mendesak instansi terkait khsusnya penegak hukum mengusut tuntas indikasi KKN dalam aktvitias KIP.

http://bangka.tribunnews.com/2012/05/29/tiga-tuntutan-pendemo-tolak-kapal-isap

Pengunjuk Rasa Tolak Kapal Isap dan TI Apung

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Rencana para demontrans berunjuk rasa di Kantor DPRD Bangka di Gedung DPRD Bangka, Selasa (29/5/2012) pagi berubah haluan. Massa yang dikomandoi oleh Ratno Budi ini  justru memilih untuk lebih dulu mengarah ke Kantor Bupati Bangka.

"Kami menolak dengan tegas seluruh pertambangan laut (KIP dan TI apung), mendesak bupati dan instansi terkait untuk mencabut seluruh ijin pertambangan laut (KIP) yang telah dikeluarkan, mendesak instansi terkait terutama penegak hukum untuk mengusut tuntas indikasi korupsi tambang dan pidana lingkungan," kata Ratno Budi ketika baru saja tiba di depan Kantor DPRD Bangka seraya  menuju Kantor Bupati Bangka, Selasa (29/5/2012) pagi.

Demo ini digelar massa gabungan dalam rangka Hari Anti Tambang (Hatam) yang dimotori Walhi Babel, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Komonitas Babel Cinta Laut (KBCL), Persatuan Nelayan Rebo dan Persatuan Nelayan Tanjung Pesona.

http://bangka.tribunnews.com/2012/05/29/pengunjuk-rasa-tolak-kapal-isap-dan-ti-apung