BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Konflik
lahan sawit sudah mulai terjadi sejak satu dekade ini. Walhi mencatat
ada 13 konflik yang terjadi selama tahun 2011 terkait perkebunan sawit
di Bangka Belitung (Babel).
"Kriminalisasi pun sudah terjadi seperti yang terjadi di Belitung Timur terhadap petani bernama Harianto divonis empat bulan dengan tuduhan penganiayaan yang menurut Walhi ada dugaan rekayasa. Awalnya adalah penolakan masyarakat terhadap perluasan perkebunan sawit," kata Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi, Kamis (29/12/2011).
Di Bangka, beberapa kasus terutama di Kabupaten Bangka seperti PT BML di Gunung Muda, PT GPL di Air Abik, Inhutani di Deniang-Air Hantu adalah sekelumit persoalan yang sampai saat ini belum usai.
"Mulai dari ganti rugi lahan, soal plasma, penyerobotan lahan adalah akar persoalan yang bisa memicu konflik," kata Ratno.
Ia mengkhawatirkan ada ketakutan kalau ekspansi sawit sudah tidak terkontrol di Babel. "Apalagi ternyata perkebunan sawit merupakan perusahaan modal asing," katanya.
Keberadaan perusahaan perkebunan sawit di Babel belum dirasakan memberikan manfaat. Selain tidak jelasnya kontribusi terhadap pendapatan daerah, sebagian besar masyarakat yang terlibat di perkebunan sawit sekadar buruh upah. Bahkan banyak hak-hal buruh sawit di beberapa perusahaan diabaikan.
Kasus antara PT Swarna Nusa Sentosa (SNS) di Kecamatan Sungaiselan misalnya, sampai saat ini tidak kunjung jelas. "Sampai penghujung tahun 2011 PT SNS tak kunjung menyelesaikan hak normatif yang diminta pekerjanya. Bahkan Departemen Tenaga Kerja harus melakukan penyidikan terhadap persoalan ini," kata anggota DPRD Bangka Tengah Zamhari.
Pemerintah daerah menurut Zamhari tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Padahal menurutnya tak lazim pemerintah tidak bisa menindak dan menekan perusahaan yang melanggar aturan.
http://bangka.tribunnews.com/2011/12/31/walhi-babel-2011-ada-13-konflik-lahan-sawit
"Kriminalisasi pun sudah terjadi seperti yang terjadi di Belitung Timur terhadap petani bernama Harianto divonis empat bulan dengan tuduhan penganiayaan yang menurut Walhi ada dugaan rekayasa. Awalnya adalah penolakan masyarakat terhadap perluasan perkebunan sawit," kata Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi, Kamis (29/12/2011).
Di Bangka, beberapa kasus terutama di Kabupaten Bangka seperti PT BML di Gunung Muda, PT GPL di Air Abik, Inhutani di Deniang-Air Hantu adalah sekelumit persoalan yang sampai saat ini belum usai.
"Mulai dari ganti rugi lahan, soal plasma, penyerobotan lahan adalah akar persoalan yang bisa memicu konflik," kata Ratno.
Ia mengkhawatirkan ada ketakutan kalau ekspansi sawit sudah tidak terkontrol di Babel. "Apalagi ternyata perkebunan sawit merupakan perusahaan modal asing," katanya.
Keberadaan perusahaan perkebunan sawit di Babel belum dirasakan memberikan manfaat. Selain tidak jelasnya kontribusi terhadap pendapatan daerah, sebagian besar masyarakat yang terlibat di perkebunan sawit sekadar buruh upah. Bahkan banyak hak-hal buruh sawit di beberapa perusahaan diabaikan.
Kasus antara PT Swarna Nusa Sentosa (SNS) di Kecamatan Sungaiselan misalnya, sampai saat ini tidak kunjung jelas. "Sampai penghujung tahun 2011 PT SNS tak kunjung menyelesaikan hak normatif yang diminta pekerjanya. Bahkan Departemen Tenaga Kerja harus melakukan penyidikan terhadap persoalan ini," kata anggota DPRD Bangka Tengah Zamhari.
Pemerintah daerah menurut Zamhari tidak mampu mengatasi persoalan tersebut. Padahal menurutnya tak lazim pemerintah tidak bisa menindak dan menekan perusahaan yang melanggar aturan.
http://bangka.tribunnews.com/2011/12/31/walhi-babel-2011-ada-13-konflik-lahan-sawit
Tidak ada komentar:
Posting Komentar