BELITUNG -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung mensinyalir rencana penambangan dan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) PT Bumi Hero Perkasa (PT BHP) di perairan Membalong kental dengan muatan politik.
Direktur Eksekutif Daerah (Eksda) Walhi Kepulauan Bangka Belitung Ratno Budi kepada bangkapos.comSenin (12/12/2011) menuturkan, pihaknya menyoroti secara khusus informasi seputar penolakan rencana amdal PT BHP oleh masyarakat.
"Setelah mendapatkan laporan dari perwakilan nelayan Kecamatan Membalong, kami langsung terjun ke lapangan dan melakukan diskusi ringan dengan kelompok-kelompok yang konsisten melakukan penolakan pertambangan dan rencana amdal PT Bumi Hero Perkasa. Ada hal yang kami selami, ada indikasi masuknya rencana kapal isap produksi di kawasan Membalong ini berkaitan dengan cost atau biaya politik. Ada perizinan yaitu sampai sekarang masih simpang siur. Amdal pun masih simpang siur," jelas Ratno.
Menurut Ratno, banyak sekali kasus yang Walhi temukan di beberapa daerah menjelang pemilukada. Akan banyak perizinan-perizinan pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah, dalam hal ini kalau kabupaten adalah bupati dan provinsi adalah gubernur.
"Itu adalah satu hal yang kami petik dari hasil pengamatan di lapangan," ujarnya.
http://bangka.tribunnews.com/2011/12/12/walhi-menduga-ada-muatan-politik
Direktur Eksekutif Daerah (Eksda) Walhi Kepulauan Bangka Belitung Ratno Budi kepada bangkapos.comSenin (12/12/2011) menuturkan, pihaknya menyoroti secara khusus informasi seputar penolakan rencana amdal PT BHP oleh masyarakat.
"Setelah mendapatkan laporan dari perwakilan nelayan Kecamatan Membalong, kami langsung terjun ke lapangan dan melakukan diskusi ringan dengan kelompok-kelompok yang konsisten melakukan penolakan pertambangan dan rencana amdal PT Bumi Hero Perkasa. Ada hal yang kami selami, ada indikasi masuknya rencana kapal isap produksi di kawasan Membalong ini berkaitan dengan cost atau biaya politik. Ada perizinan yaitu sampai sekarang masih simpang siur. Amdal pun masih simpang siur," jelas Ratno.
Menurut Ratno, banyak sekali kasus yang Walhi temukan di beberapa daerah menjelang pemilukada. Akan banyak perizinan-perizinan pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah, dalam hal ini kalau kabupaten adalah bupati dan provinsi adalah gubernur.
"Itu adalah satu hal yang kami petik dari hasil pengamatan di lapangan," ujarnya.
http://bangka.tribunnews.com/2011/12/12/walhi-menduga-ada-muatan-politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar