Rabu, 17 Oktober 2012
Rabu, 03 Oktober 2012
Walhi Babel Ancam Duduki Kantor Pemerintah
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Walhi Bangka Belitung bersama nelayan mengancam akan menduduki sejumlah kantor pemerintahan di Bangka Belitung. Langkah tersebut dilakukan sebagai salah satu upaya menolak tambang laut di Belitung.
"Dalam waktu dekat kita akan melakukan pendudukan di kantor pemerintahan. Tujuan kita untuk menekankan pemerintah serius menyelamatkan perairan laut pulau Laskar Pelangi dari ancaman tambang laut," Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).
Ratno mengatakan langkah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Walhi bersama sejumlah organisasi nelayan lokal di Belitung dan organisasi
masyarakat dibawah Walhi akan melakukan upaya konfrontasi secara besar-besaran dan diperluas ke seluruh daerah.
"Langkah ini telah disepakati dan merupakan hasil dari konsultasi daerah lingkungan hidup (KDLH) Walhi. Kami telah melakukan konsolidasi dengan organisasi rakyat yang tinggal di seluruh wilayah pesisir Babel," kata Ratno.
Pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali izin tambang yang telah dikeluarkan dan melakukan audit lingkungan di Bangka Belitung.
http://bangka.tribunnews.com/2012/10/04/walhi-babel-ancam-duduki-kantor-pemerintah
"Dalam waktu dekat kita akan melakukan pendudukan di kantor pemerintahan. Tujuan kita untuk menekankan pemerintah serius menyelamatkan perairan laut pulau Laskar Pelangi dari ancaman tambang laut," Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).
Ratno mengatakan langkah tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. Walhi bersama sejumlah organisasi nelayan lokal di Belitung dan organisasi
masyarakat dibawah Walhi akan melakukan upaya konfrontasi secara besar-besaran dan diperluas ke seluruh daerah.
"Langkah ini telah disepakati dan merupakan hasil dari konsultasi daerah lingkungan hidup (KDLH) Walhi. Kami telah melakukan konsolidasi dengan organisasi rakyat yang tinggal di seluruh wilayah pesisir Babel," kata Ratno.
Pihaknya meminta pemerintah meninjau kembali izin tambang yang telah dikeluarkan dan melakukan audit lingkungan di Bangka Belitung.
http://bangka.tribunnews.com/2012/10/04/walhi-babel-ancam-duduki-kantor-pemerintah
Walhi Desak Pusat Audit Lingkungan Babel
BANGKAPOS.COM, BANGKA - Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi mengatakan pihaknya akan melakukan upaya lebih lanjut untuk menghentikan rencana penambangan laut di perairan Belitung.
"Kami juga sudah mengkomunikasikan permasalahan ini hingga ke tingkat pusat," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).
Walhi pusat bersama walhi daerah akan segera mendesak Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Departemen Perhubungan dan BPN Pusat untuk meninjau kembali rencana penambangan laut Belitung.
"Kita minta lembaga negara tersebut dapat melakukan verifikasi terkait
perizinan tambang timah yang dimiliki oleh perusahaan tambang baik
negara maupun swasta. Kita juga akan segera mendesak untuk melakukan audit lingkungan. Hal ini penting mengingat ancaman ekologi di Bangka Belitung yang telah mengancam penghuni kedua pulau ini," tandas Ratno Budi.
http://bangka.tribunnews.com/2012/10/03/walhi-desak-pusat-audit-lingkungan-babel
"Kami juga sudah mengkomunikasikan permasalahan ini hingga ke tingkat pusat," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (3/10/2012).
Walhi pusat bersama walhi daerah akan segera mendesak Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian ESDM, Departemen Perhubungan dan BPN Pusat untuk meninjau kembali rencana penambangan laut Belitung.
"Kita minta lembaga negara tersebut dapat melakukan verifikasi terkait
perizinan tambang timah yang dimiliki oleh perusahaan tambang baik
negara maupun swasta. Kita juga akan segera mendesak untuk melakukan audit lingkungan. Hal ini penting mengingat ancaman ekologi di Bangka Belitung yang telah mengancam penghuni kedua pulau ini," tandas Ratno Budi.
http://bangka.tribunnews.com/2012/10/03/walhi-desak-pusat-audit-lingkungan-babel
Minggu, 30 September 2012
Walhi Babel Bahas Kapal Isap di Belitung
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Masyarakat dari Belitung Timur (Beltim) dan Belitung mendatangi kantor Walhi Babel di Pangkalpinang, Minggu (29/9/2012). Kedatangan mereka terkait rencana akan beroperasinya tambang laut yakni kapal isap di perairan Kabupaten Belitung dan Kabupaten Beltim.
Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mengatakan pertemuan kali ini membicarakan tentang beroperasinya kapal isap di perairan Belitung. Utamanya, terkait penolakan beroperasinya kapal isap masing-masing di Kabupaten Beltim dan Kabupaten Belitung.
"Yang datang hari ini dari (kabupaten) Beltim dan Belitung Induk. Kita mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penolakan kapal isap di perairan belitung," kata Ratno Budi kepada bangkapos.com, Minggu (29/9/2012)..
Masyarakat yang hadir tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pencinta alam, aktivis lingkungan dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang mencintai alam.
http://bangka.tribunnews.com/2012/09/30/walhi-babel-bahas-kapal-isap-di-belitung
Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mengatakan pertemuan kali ini membicarakan tentang beroperasinya kapal isap di perairan Belitung. Utamanya, terkait penolakan beroperasinya kapal isap masing-masing di Kabupaten Beltim dan Kabupaten Belitung.
"Yang datang hari ini dari (kabupaten) Beltim dan Belitung Induk. Kita mengadakan rapat koordinasi dalam rangka penolakan kapal isap di perairan belitung," kata Ratno Budi kepada bangkapos.com, Minggu (29/9/2012)..
Masyarakat yang hadir tersebut terdiri dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pencinta alam, aktivis lingkungan dan berbagai elemen masyarakat lainnya yang mencintai alam.
http://bangka.tribunnews.com/2012/09/30/walhi-babel-bahas-kapal-isap-di-belitung
Kamis, 27 September 2012
Ratno: Izin Tambang Bisa Diverifikasi Ulang
BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Pengusaha pertambangan yang sudah memegang izin tambang tidak bisa seenaknya langsung melakukan penambangan. Sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi bulan Juni 2012 terkait yudicial review yang dilakukan Walhi atas pasal kriminalisasi rakyat dalam Undang-Undang Minerba No. 4 tahun 2009.
Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mengatakan, MK menyetujui yudicial review tersebut. Sebelum izin tambang dikeluarkan, lanjutnya, maka harus ada persetujuan masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan. Ini juga, kata Ratno, menguatkan soal pengakuan atas hak veto rakyat terkai persetujuan rakyat atas ruang hidup dan wilayah kelola rakyat.
"Intinya, dari putusan tersebut, apakah sudah ada atau tidak izin tambang di sebuah kawasan. Maka masyarakat berhak untuk menolak dan izin tambang yang sudah keluar pun dapat diverifikasi ulang," ujar Ratno Budi kepada bangkapos.com, Selasa (25/9/2012).
Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi mengatakan, MK menyetujui yudicial review tersebut. Sebelum izin tambang dikeluarkan, lanjutnya, maka harus ada persetujuan masyarakat yang terkena dampak aktivitas pertambangan. Ini juga, kata Ratno, menguatkan soal pengakuan atas hak veto rakyat terkai persetujuan rakyat atas ruang hidup dan wilayah kelola rakyat.
"Intinya, dari putusan tersebut, apakah sudah ada atau tidak izin tambang di sebuah kawasan. Maka masyarakat berhak untuk menolak dan izin tambang yang sudah keluar pun dapat diverifikasi ulang," ujar Ratno Budi kepada bangkapos.com, Selasa (25/9/2012).
Kamis, 20 September 2012
80 Persen Wilayah Babel untuk Pertambangan
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi menyebutkan, hampir 80 persen wilayah Bangka Belitung (Babel) untuk pertambangan dan perkebunan. Sisanya hanya sekitar 300.000 hektare (ha) yang bisa diakses oleh masyarakat Babel.
"Termasuk Hutan Konservasi (HK) dan Hutan Lindung (HL). Itu yang direbut 1,2 juta penduduk Babel," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (19/9/2012).
Dia menyarankan Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Babel memperhatikan lahan eks tambang yang tidak direklamasi, yang menyebabkan lahan pertanian semakin sempit dan mempengaruhi pasokan pangan di Babel.
"Itu yang kami sampaikan untuk pansus beberapa waktu lalu. Terumbu karang sangat potensi untuk perikanan harus dilindungi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Ratno, Walhi mendukung Belitung dikeluarkan dari tambang laut. Disebutkannya, 30 hektare lahan di laut Belitung masuk IUP timah.
"Termasuk Hutan Konservasi (HK) dan Hutan Lindung (HL). Itu yang direbut 1,2 juta penduduk Babel," kata Ratno kepada bangkapos.com, Rabu (19/9/2012).
Dia menyarankan Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Babel memperhatikan lahan eks tambang yang tidak direklamasi, yang menyebabkan lahan pertanian semakin sempit dan mempengaruhi pasokan pangan di Babel.
"Itu yang kami sampaikan untuk pansus beberapa waktu lalu. Terumbu karang sangat potensi untuk perikanan harus dilindungi," ujarnya.
Selain itu, lanjut Ratno, Walhi mendukung Belitung dikeluarkan dari tambang laut. Disebutkannya, 30 hektare lahan di laut Belitung masuk IUP timah.
Rabu, 19 September 2012
Pansus RTRW Harus Perhatikan Sektor Pertanian
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Pansus RTRW Babel harus benar-benar memperhatikan sektor pertanian Bangka Belitung (Babel) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Jika tata ruang memberi keleluasaan lebih banyak untuk pertambangan ketimbang pertanian maka sumber pangan Babel bisa terganggu.
"Pada sektor pertanian lahan semakin sempit dan pangan sulit diperoleh sebagai efek maraknya tambang di Babel. Untuk itu kami minta pansus membagi sektor pertanian, kelautan secara bijaksana dengan pertambangan," kata Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepadabangkapos.com, Rabu (19/9/2012).
Pria yang biasa disapa Uday ini mengungkapkan, karakter masyarakat semakin konsumtif menyusul tingkat kesejahteraan meningkat.
Sehingga, berpengaruh terhadap kebutuhan pangan yang meningkat pula.
"RTRW harus akomodir itu, ketersediaan pangan Babel di masa mendatang," tandasnya.
http://bangka.tribunnews.com/2012/09/19/pansus-rtrw-harus-perhatikan-sektor-pertanian
Jika tata ruang memberi keleluasaan lebih banyak untuk pertambangan ketimbang pertanian maka sumber pangan Babel bisa terganggu.
"Pada sektor pertanian lahan semakin sempit dan pangan sulit diperoleh sebagai efek maraknya tambang di Babel. Untuk itu kami minta pansus membagi sektor pertanian, kelautan secara bijaksana dengan pertambangan," kata Direktur Eksekutif Walhi Babel, Ratno Budi kepadabangkapos.com, Rabu (19/9/2012).
Pria yang biasa disapa Uday ini mengungkapkan, karakter masyarakat semakin konsumtif menyusul tingkat kesejahteraan meningkat.
Sehingga, berpengaruh terhadap kebutuhan pangan yang meningkat pula.
"RTRW harus akomodir itu, ketersediaan pangan Babel di masa mendatang," tandasnya.
http://bangka.tribunnews.com/2012/09/19/pansus-rtrw-harus-perhatikan-sektor-pertanian
Langganan:
Postingan (Atom)