Tambang-Hutan dan Perkebunan-Laut Pesisir

Rabu, 19 Oktober 2011

PT Timah Tak Gubris SP Ketua DPRD Basel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- PT Timah Tbk disebut tidak menggubris surat peringatan (SP) yang dikirimkan Ketua DPRD Bangka Selatan, Ansory Norman. SP itu terkait sengketa lahan warga Desa Bencah, Kecamatan Airgegas, Kabupaten Bangka Selatan dengan PT Timah.

Demikian disampaikan anggota DPRD Bangka Selatan Kapid Maid kepada bangkapos.com, Senin (17/10/2011). Kapid mengatakan SP Ketua DPRD Basel dikirim pada 6 Oktober 2011.

"Ya tidak digubris. Bupati dan DPRD aja tidak dihormati apalagi rakyat," sesal Kapid pada Bangkapos.com, Senin (17/10/2011).

Menurut Kapid, sikap PT Timah telahh melukai hati rakyat Basel. Khususnya, warga Desa Bencah. Sebagai perusahaan milik negara, Kapid menilai semestinya PT Timah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Apalagi surat peringatan itu berisi penghentian sementara aktivitasnya, sembari menunggu hasil musyawarah mufakat warga Desa Bencah dengan PT Timah.



http://bangka.tribunnews.com/2011/10/17/pt-timah-tak-gubris-sp-ketua-dprd-basel

Rabu, 12 Oktober 2011

Walhi Lapor Kemenhut Untuk Gagalkan PLTN


BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi kembali menegaskan penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTN di Pulau Bangka. Dalam waktu dekat Walhi Babel akan menghadap Kementerian Kehutanan untuk merekomendasikan agar kawasan Teluk Inggris, Muntok, Kabupaten Bangka Barat yang akan dijadikan lokasi pembangunan PLTN tidak dialihfungsikan.

Pihaknya mensinyalir kawasan tersebut mulai dikuasai oknum-oknum yang akan mengambil keuntungan dengan pembebasan lahan tapak PLTN nanti jika jadi dibangun."Ini akan kita sampaikan ke kementerian kehutanan dalam upaya menggagalkan rencana pembangunan PLTN di Pulau Bangka," ungkap Ratno Budi yang akrab disapa Uday kepada bangkapos.com, Rabu (12/10/2011).Walhi juga meminta pihak Surveyor Indonesia (SI), selaku pihak yang ditunjuk sebagai pelaksana survei kelayakkan, untuk terbuka dalam menyampaikan hasil survei mereka kepada publik.Tidak hanya mengenai survei studi yang bersifat teknis, tapi juga sosial budaya termasuk penolakan masyarakat terhadap PLTN."Masyarakat juga perlu tahu berbagai informasi yang mendetail berbagai kegiatan mulai dari awal mengenai PLTN," katanya.

WALHI Pertanyakan PLTN Masuk RTRW Babel

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Organisasi lingkungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mempertanyakan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dimasukkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bangka Belitung. Padahal menurut mereka kajian belum ada hasil.

Sebagaimana diketahui saat ini feasibility study tapak PLTN di Bangka Belitung sedang dilakukan. Sehingga dengan pencatuman PLTN dalam RTRW dirasakan janggal.

Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Bangka Belitung Ratno Budi menjelaskan belum ada hasil kajian kalau Bangka Belitung layak untuk PLTN. "Ini dipertanyakan, mengapa kemudian RTRW ini dihubung-hubungkan dengan PLTN yang kajiannya belum selesai," kata Ratno, Rabu (12/10/2011).

Bahkan pihaknya berani berujar kalau Indonesia termasuk Bangka Belitung tidak layak untuk pembangunan PLTN. "Pakar nuklirpun berkata demikian," kata Ratno.

Khusus untuk Bangka Belitung, yang menurutnya mempunyai track record pengelolaan alam yang buruk perlu menjadi perhatian. Dimana persoalan lingkungan sampai saat ini belum terselesaikan.

"Apalagi dengan PLTN, solusi krisis lingkungan di Bangka Belitung belum selesai. Ini patut dipersoalkan," kata Ratno.



http://bangka.tribunnews.com/2011/10/12/walhi-pertanyakan-pltn-masuk-rtrw-babel

Walhi Minta Teluk Inggris tak Dialihfungsikan

Laporan Wartawan Bangka Pos Deddy Marjaya
Ratno_Walhi.jpg
BANGKAPOS.COM/DEDDY MARJAYA
Ratno Budi
BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Direktur Ekesekutif Walhi Bangka Belitung Ratno Budi kembali menegaskan untuk menolak rencana pembangunan PLTN di Pulau Bangka. Utamanya, terkait kawasan Teluk Inggris yang bakal dijadikan lokasi pembangunan PLTN untuk tidak dialihfungsikan. 

"Masyarakat juga perlu tahu berbagai informasi yang mendetail berbagai kegiatan mulai dari awal mengenai PLTN," kata Ratno Budi yang akrab disapa Uday kepada bangkapos.com, Rabu (12/10/2011)

Selain itu, kata Uday patut juga diungkap hasil studi menyangkut sosial budaya, termasuk penolakan masyarakat terhadap PLTN. 

"Ini akan kita sampaikan ke kementerian kehutanan dalam upaya menggagalkan rencana pembangunan PLTN di Pulau Bangka," kata Ratno.

http://bangka.tribunnews.com/2011/10/12/walhi-minta-teluk-inggris-tak-dialihfungsikan

Selasa, 11 Oktober 2011

Menyabung Nyawa Demi Timah


Menyelam
Menyelam
KBR68H - Demi segenggam timah, para penambang liar di Bangka-Belitung menyelam ke dasar laut dengan alat bantu nafas dari mesin kompresor. Udara untuk angin ban kendaraan ini mengisi paru-paru mereka selama beberapa jam di dalam air. Aktivitas pertambangan timah liar ini sudah berlangsung belasan tahun. Korban jiwa terus berjatuhan tanpa perhatian serius dari pemerintah setempat. Reporter KBR68H Pebriansyah Ariefana datang langsung melihat cara kerja petambang liar timah di Pulau Bangka.



Cara Kerja Tambang Liar
Siang itu Mahdi menghidupkan mesin pompa di atas jermal di lepas pantai Rambak, Sungailiat, Bangka Belitung. Mahdi adalah satu dari puluhan penambang timah bawah laut di daerah itu.
Dihidupkannya mesin pompa menjadi penanda, kalau perburuan pasir timah di dasar laut Bangka dimulai. Mahdi yang kini berusia 40-an tahun itu sudah delapan tahun menggeluti pekerjaannya menambang timah di laut Bangka.
Sambil berdiri di atas bagan apung berukuran 2 kali 3 meter Mahdi menjelaskan cara kerja menambang timah di dasar laut. Tubuh kami tergoyang karena ombak yang terus menghantam bagan yang hanya terbuat dari papan dan tong.
“Ada mesin, kompresor, ada juga ulir. Sebelum nambang biasanya... sebelum kerja kita kontrol peralatan biar semua sudah oke baru mulai operasi. Kalau kita kerja doang, namanya juga kita di dalam air kan takut ada apa-apa.”
Menyiapkan kompresor
Menyiapkan kompresor
Untuk mendapatkan pasir timah, Mahdi harus menyelam ke dasar laut yang dalamnya mencapai belasan meter. Ia bertugas mengatur posisi selang besar yang terhubung ke mesin penyedot pasir laut ke dalam bak besar di atas jermal kayunya.
“Kalau nggak ada timah yah kita cari lagi. Kadang-kadang sehari itu 10 lobang. Kadang 5 lobang, tergantung adanya timah. Kalau semua sudah disedot. Kan di atas ada orang, kawan. Kalau ada timah dia kasih kode. Bervariasilah tergantung ada orangnya. Kalau gak ada timah, kita lama di dalamnya. Inikan nggak dalam.”
Mahdi harus menyelam selama 4 jam untuk memastikan semua pasir terhisap. Selama itu, Mahdi hanya mengandalkan udara dari kompresor untuk bernafas. Udara itu mengandung karbon-monoksida, bukan oksigen. Udara tersebut adalah angin yang biasa dipakai untuk memompa ban kendaraan bermotor.
“Dia kalau nggak ada angin nggak bisa menyelam. Angin kalau kecil kita nggak bisa nyelem, nafas kita sesak, jadi harus standar. Kalau anginnya kosong, sedikitlah yah nggak besar, nanti penyelam itu pernafasannya terganggu. Cuma kalau orang baru-baru itu merasa sakit di telinga. Di telinga itu memang merasa sakit kalau orang baru-baru. Sakitnya kayak ditekan, sakit sekali itu. Kalau sudah sakit kita menelan ludah sendiri, baru dia keluar angin dari hidung. Pleenngg, plong kita. Cuma kesulitannya kalau kita lagi sakit, kayak pilek itu jangan dipaksa karena bisa keluar darah dari hidung.”
Setelah pasir berhasil tersedot ke atas perahu, dua rekan kerja Mahdi mulai memilah-milah pasir timah. Mereka mengayak pasir tersebut sambil disemprotkan air. Pasir laut yang berwarna putih akan kembali mengalir jatuh ke laut. Sedangkan pasir yang berwarna hitam akan tetap berada di atas bak penampungan. Pasir itu adalah pasir timah.
Mahdi menjelaskan ciri-ciri timah yang bagus, “Dia agak halus. Bervariasilah, ada yang bagus itu kasar biru. Ini kalau harga tinggi lumayan nih. Kalau timah Rp 80 ribu, ini bisa Rp 100 ribu nih. Kalau yang ini paling Rp 50 ribuan.”
Memilah Pasir Timah
Memilah Pasir Timah
Mahdi dan dua rekannya setiap hari melakukan pekerjaan itu dari pagi sampai sore hari. Pasir timah yang terkumpul akan dijual ke pengepul atau cukong. Setelah itu pengepul tersebut akan menjualnya kembali ke perusahaan pengolahan timah, yaitu PT Timah Indonesia.
Mahdi dan kedua rekannya sadar kalau pekerjaan mereka sangat berbahaya.
“Pernah tangan kejepit batu. Pernah kejepit, kan itu bolong, jadi tangannya kejepit batu. Kalau bisa jangan kerja kayak begini lah. Bahaya lainnya, yah tertimpa tanah, kalau saya sih belum pernah. Cuma kan kalau orang ambisi cari timah walau tanah dalam, ya itulah ambisinya tertimpa tanah dan mati. Kebanyakan sih orang merantau. Yang banyak sih orang merantau, dari Palembang, Jawa, Buton. Kalau orang asli sini gak berani lah sampai begitu nekat.”
Mahdi menambahkan, “Kalau semakin dalam itu timahnya semakin banyak. Inilah Bangka. Kalau kata orang di Bangka ini... di bawah kaki kita duit, di bawah badan kita duit, apa artinya? Kita berdiri di bawah ada timah. Kita tidur di bawah ada timah.”
Jam sudah menunjukkan pukul 5 sore, perahu kayu motor seorang nelayan pun menjemput Mahdi dan dua temannya untuk kembali ke darat. Perburuan hari ini hanya membuahkan 5 kg pasir timah.
Bagai Kawin Siri
Praktik pertambangan timah liar di Bangka Belitung mulai marak sejak tahun 2000 ketika Bangka Belitung menjadi provinsi baru. Saat masih menjadi bagian dari Sumatera Selatan, praktik tambang timah hanya dilakukan oleh PT Timah. Peraturan mengendur dan saat ini ada sekitar 30 ribu lebih penambang timah dasar laut atau Tambang Inkonvensional Apung di perairan Bangka.
Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Hendra Kusumajaya memaparkan bahaya yang mengancam pekerja tambang timah dasar laut liar dari sisi kesehatan.
“Mereka menyelam mempengaruhi sistem indra mereka. Dengan kompresor itu bisa keracunan CO-nya, dengan menyelam tanpa dilindungi alat penyelam akan mempengaruhi telinga, matanya, kemudian pernafasan. Jadi penyakit-penyakit dekompresi itu menghinggapi mereka. Mula-mula syarafnya, pendengaran hilang. Tidak bisa jalan, lumpuh. Nah ini harus ada penanganan khusus dengan hyperbaric chamber itu.”
Sementara itu, kerusakan lingkungan akibat pertambangan timah dasar laut terlihat jelas dari udara. Dari dalam pesawat tampak warna air laut di pesisir pantai Bangka berwarna abu-abu. Itu diakibatkan pasir laut yang terurai dan menyebabkan air laut keruh. Kekeruhan itu hanya berjarak 500 meter dari bibir pantai. Selebihnya air laut berwarna biru.
Direktur Walhi Nasional Berry Nahdian Furqan mengatakan kekeruhan laut itu berdampak buruk terhadap biota laut.
“Kalau ikan itu kan insangnya susah bernafas atau lainnya. Begitu juga biota-biota laut yang lain. Itu baru soal kekeruhan saja, kemudian terpaparnya zat kimia yang ada di dalam tanah. Kemudian juga dari pengolahan yang dilakukan.”
Direktur Walhi Bangka Belitung Ranto Uday melihat ada pembiaran dari pemerintah terhadap kerusakan lingkungan tersebut.
“Penetapan wilayah pertambangan sebelum izin keluar harus ditetapkan dulu ini wilayah pertambangan bukan? Sudah ada izin lingkungan belum? Semua harus melewati prosedur sebelum mendapatkan dokumen amdal. Perusahaan harus mendapatkan izin lingkungan. Izin lingkungan ini harus melewati kajian yang komperhensif. Apakah lingkungan itu bisa dibuka untuk areal pertambangan? Atau misalnya sosial ekonomi atau sosial budayanya mendukung? Jika ini dikaji dokumen amdalnya sudah bisa dikeluarkan. Artinya bisa dikeluarkan dokumen amdal. Di Bangka Belitung izin itu tidak dilakukan. Makanya aktifitas illegal di Bangka Belitung marak terjadi. Yang kami sinyalir memang bukan hanya pemerintah yang tidak berbuat apa-apa, aparat penegak hukum juga tutup mata.”
Namun Kepala Dinas Kesehatan Bangka Belitung Hendra Kusumajaya mengatakan pemerintah tidak membiarkan begitu saja penambangan liar yang terjadi.
“Ada syarat-syarat membuka tambang-tambang itu, itu sudah ada. Ada kewajiban dan ada juga syarat. Itu sudah ada semua. Tapi yang namanya rakyat luas dan liar mereka bisa saja membuka tambang-tambang rakyat itu. Lalu ditinggal begitu saja, jadi kucing-kucingan yah. Aturannya tetap ada. Mereka tak terkendali karena tanpa ijin. Dan membahayakan dirinya sendiri. Apalagi didukung oleh teknologi yang sederhana sekali yah. Jadi mereka dengan kompresor menyemprot tanah dan terjadi rongga penggalian itu. Pertama saja bisa ditimbun tanah akibat penggalian itu sendiri. Itu membahayakan mereka sendiri. Sudah ada berapa kasus yang tertimbun tanah. Jadi menggali lobang kuburannya sendiri. Tapi kita tidak bisa serta merta melarang keinginan masyarakat.”
Kembali ke Mahdi. Mahdi mengaku tidak punya pilihan selain bekerja sebagai penambang. Bahaya akan ia hadapi.
“Kita tukar pikiran saja, kata orang ilegal, kita ini kayak orang kawin sirih. Menurut agama sah, menurut pemerintah tidak sah kan. Kayak gini kan, menurut agama kita dianjurkan untuk mencari nafkah. Menurut agama halal penghasilan kita ini, tapi menurut pemerintah lain juga kan? Katanya ilegal, tapi kan kita nggak nyolong. Kalau kita kerja kan semua ada resikonya, baik di darat, di laut dan di udara.”
Hal yang sama diakui teman seprofesi Mahdi, Samsiar. Samsiar menganggap kebutuhan hidup di Bangka relatif tinggi. Dengan menambang Timah, Samsiar sudah bisa menghidupi keluarga dan membangun rumah yang nyaman.
“Kalau dulu itu susah, kerja serabutan. Kan anak sekarang sudah besar-besar. Kadang kerja kadang nggak, kalau jadi supir, dapat berapa sehari. Cuma Rp 30 ribu. Semenjak ada TI ini berubah hidup. Rumah aja dulu pakai kayu, sekarang pakai beton, biarpun kecil.”

Senin, 10 Oktober 2011

Walhi Kecam Pencemaran Kolong Dam Keramat

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Walhi Babel prihatin dengan kondisi air kolong Dam Keramat yang diduga tercemar limbah tailing akibat penambangan timah oleh mitra PT Timah Tbk.

Menurut Ratno Budi Direktur eksekutif Walhi Babel bila memang kondisi air kolong Dam Keramat Pemali tersebut telah tercemar limbah yang diduga berasal dari penambangan maka seharusnya PT Timah Tbk selaku perusahaan milik negara dapat bertanggung jawab atas dampak aktifitas penambangan pasir timah yang dijalankan oleh mitranya tersebut.



"Jadi kita minta PT Timah Tbk selaku perusahaan milik negara bertanggung jawab atas dampak dari kegiatan penambangan yang dilakukan mitranya itu," tegas Ratno Budi biasa disapa Udai kepada bangkapos.com minggu (09/10/2011) pagi di Sungailiat. 

Udai menegaskan ia bersama para aktifis lingkungan hidup dalam waktu dekat ini akan membentuk tim khusus guna melakukan investigasi di lapangan terkait kasus aktifitas penambangan pasir timah sekala besar (Open Pits) di dusun Dam Keramat Pemali yang diduga telah mencemari kawasan kolong Dam Keramat Pemali.

"Kita akan bentuk tim khusus atau tim Investigator terkait kasus penambangan di dusun Dam Keramat Pemali," tegasnya.

Ratno menambahkan persoalan pertambangan timah baik yang dilakukan masyarakat, perusahaan swasta maupun oleh perusahaan milik negara PT Timah Tbk sampai saat ini ibarat retorika yang sulit lepas dari masyarakat.



"Persoalan pertambangan harus dibahas sampai ke akar-akarnya. Sebab bila itu tidak dilakukan berdampak pada kerusakan lingkungan yang cukup tinggi,' ungkap Ratno Budi selaku direktur eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kepulauan Bangka Belitung minggu (09/10/2011) di Sungailiat.


Walhi Babel Ancam Demo SBY di Belitung



Kedatangan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dalam agenda internasional Sail Wakatobi di Belitong pada acara puncak Kamis 13 Oktober ini, mendapatkan reaksi dari gabungan organisasi pecinta alam dan aktivis lingkungan, Walhi Bangka Belitung. Rencananya, Walhi dan beberapa organisasi lingkungan lain, akan mengelar unjuk rasa saat SBY menginjakkan kakinya di Belitung.
Ada 5 pokok aspirasi yang rencananya akan disampaikan dalam aksi menyambut kedatangan SBY itu. Pertama, yakni mengingatkan kebijakan presiden yang hendak memulihkan kondisi hutan di Indonesia dan mengurangi kerusakan hutan. Kedua, menyampaikan penolakan tambang laut di wilayah pesisir Belitung dalam bentuk apapun.Ketiga, menyesalkan agenda sail yang banyak disisipi kepentingan pihak-pihak untuk mempropagandakan kapling laut guna aktifitas penambangan. Keempat tentang masalah perebutan lahan masyarakat oleh perusahaan sawit dan kelima, pengembalikan lahan masyarakat yang diklaim oleh perusahaan.Demikian disampaikan Direktur Walhi Babel, Ratno Budi kepada Rakyat Pos, Minggu (9/10) kemarin. Menurutnya, dalam agenda Sail Wakatobi-Belitong terdapat event kegiatan yang tidak jelas dan tidak nyambung dengan tujuan mempromosikan wisata dan budaya di Belitong.Walhi menduga ada beberapa pihak yang hanya menjadikan ajang Sail Wakatobi sebagai alat untuk mempropagandakan kawasan tambang yang saat ini sudah dikapling-kapling dan diikat oleh beberapa perusahaan tambang termasuk PT Timah.“Lima pokok tuntutan yang akan kami sampaikan itu harus direspon SBY. Momentum kedatangan SBY ini, Walhi akan mempertanyakan kebijakan SBY yang katanya akan memulihkan kondisi hutan di Indonesia dan mengurangi kerusakan hutan. Selain itu, kami akan menyampaikan aspirasi penolakan tambang laut di wilayah pesisir Belitung apapun bentuknya. Masyarakat Belitung meminta jaminan kalau dalam Sail Wakatobi ini jangan hanya dijadikan alat propaganda untuk kepentingan tambang saja,” ujar Ratno.Tak hanya masalah tambang dan kerusakan hutan, Walhi juga fokus pada persoalan perkebunan sawit yang hingga kini tak kunjung mendapat jalan penyelesaian di masyarakat. Dikatakannya, pembukaan ladang sawit dan memberikan rakyat mengelola perkebunan sawit secara mandiri akan dipertanyakan. Selain itu, lahan masyarakat yang direbut perusahaan sawit, diminta segera dikembalikan.“Rencananya kita akan menghadang kedatangan SBY pada saat tiba di Belitung, tapi kita lihat nanti karena hingga kini jadwal belum dipastikan. Kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di Jakarta dan aksi ini pun kami berdiri bersama jajaran teman-teman di Belitung baik dari BEM, ORMAS dan IKPB,” jelasnya.Ratno menyebutkan, dalam agenda Sail Wakatobi memang banyak event yang hanya sekedar di selenggarakan saja. Ia menuding pihak panitia terkesan hanya memberikan peluang kepada para investor tambang dan pihak lain untuk sosialisasi. Salah satunya BATAN yang tidak akan ketinggalan melakukan sosialisasi pembangunan PLTN di Babel dalam ajang ini.“Kami menilai agenda Sail Wakatobi ini sepertinya bukan ditujukan pada pengembangan aset wisata namun jelas-jelas kelihatan pihak panitia hanya menjadikan ajang untuk mempromosikan lahan yang memberikan celah kepada investor memporakporandakan keindahan Pulau Belitung. Jadi atau tidaknya aksi nanti kami tetap berdiri sejajar dengan masyarakat Belitung yang hingga kini masih tidak menginginkan segala macam bentuk tambang laut maupun darat serta kegiatan perusahaan yang sudah mengkebiri kesejahteraan masyarakat lokal,” tandasnya.


http://rakyatpos.com/headlines/35-yacht-berlabuh-di-tanjung-kelayang