Tambang-Hutan dan Perkebunan-Laut Pesisir

Kamis, 07 Juni 2012

5 Sorotan Komnas HAM di Babel

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyoroti lima hal terkait pertambangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

Senior Investigator Komnas HAM RI Husendro menyatakan, pihaknya telah memantau pertambangan di Pulau Bangka sejak Selasa (5/6/2012) hingga Kamis (7/6/2012). Dari kegiatan tersebut ada lima hal yang menjadi sorotan pihak Komnas HAM.

"Kelima hal itu terkait dengan permasalahan hutan, CSR (Corporate Social Responsbility), aspek lingkungan, tenaga kerja dan permasalahan lahan," kata Husendro, kepada sejumlah wartawan saat melakukan konferensi pers yang dilaksanakan di Y2 Cafe, Pangkalpinang, Kamis (7/6/2012).

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/08/5-sorotan-komnas-ham-di-babel

Komnas HAM Bawa Tambang Babel ke Jakarta

Komnas HAM akan mengundang sejumlah pihak untuk duduk satu meja membahas persoalan tambang di Bangka Belitung. Rencananya pertemuan akan digelar di Jakarta pada Juli mendatang.

Senior Investigator Komnas HAM RI Husendro mengatakan pembahasan ini sebagai tindak lanjut pantauan Komnas HAM terhadap pertambangan dan kerusakan lingkungan di Babel.

"Dari hasil pantauan yang kita lakukan sejak Selasa (5/6/2012) hingga Kamis (7/6/2012) akan dilakukan pemetaan sesuai dengan yang masuk dalam lima sorotan kami. Hal itu nantinya akan dipertemukan baik dari daerah dan pusat, sehingga apa yang menjadi persoalan di Babel terkait pertambangan bisa terselesaikan," kata Husendro kepada sejumlah wartawan saat konferensi pers yang dilaksanakan di Y2 Cafe, Pangkalpinang, Kamis (7/6/20212).

Instansi yang akan diundang antara lain Pemprov Bangka Belitung, perusahaan tambang, kepolisian, dan beberapa kementerian diantaranya ESDM, Tenaga Kerja, Lingkungan, Kehutanan, BUMN dan BPN

Menurut Husendro berharap dari semua kegiatan yang dilakukan melalui mediasi ini akan lahir sebuah kesepakatan positif bagi Babel.

"Kita ingin melihat keseriusan dan tanggungjawab HAM itu ada di pemerintah, termasuk di Babel ini," tukas Husendro.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/08/komnas-ham-bawa-tambang-babel-ke-jakarta

Kerusakan Lingkungan Babel Seperti Kalimantan

Senior Investigator Komnas HAM RI Husendro mengatakan kondisi lingkungan Bangka Belitung hampir sama dengan Kalimnatan, banyak daerah-daerahnya yang bolong-bolong.

Komnas HAM melihat adanya kerusakan akibat kegiatan tambang maupun kegiatan industri lainnya di Babel. Pengawasan dan pegelolaan hutan juga belum efektif, bahkan masih kurang.

Sedangkan dibidang Corporate Social Resphonsibility (CSR), kata Husendro,  program pemberdayaan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan tambang sampai saat ini belum maksimal. Dari sisi tenaga kerja, hak-hak tenaga kerja dan keselamatan kurang diperhatikan.

"Hal itu harusnya menjadi perhatian perushaan dan pemerintah daerah dan itu tentunya terlepas apakah perusahaan itu legal atau tidak," kata Husendro kepada sejumlah wartawan saat melakukan konfrensi pers yang dilaksanakan di Y2 Cafe, Pangkalpinang, Kamis (7/6/2012).

Komnas HAM menyebut persoalan lahan di Babel bisa menjadi bom waktu. Untuk itu pihaknya tidak menginginkan lahan masyarakat diserobot perusahaan.

"Selama tiga hari ini, kita mendatangi seluruh daerah mulai perusahaan hingga instansi pemerintah untuk mengumpulkan data. Semoga melalui pantauan ini dapat dilakukan mediasi yang menghasilkan kesejahteraan masyarakat di sini," kata Husendro.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/08/kerusakan-lingkungan-babel-seperti-kalimantan

Rabu, 06 Juni 2012

Sungai Rangkui Bersih, Adipura Layak

BANGKA  -- Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung, Ratno Budi berpendapat Kota Pangkalpinang saat ini tidak layak mendapat Piala Adipura. Pasalnya, dalam mengatasi persoalan Sungai Rangkui hingga kini tidak pernah kelar.

"Sungai Rangkui yang membelah kota Pangkalpinang penuh sampah dan terkesan kumuh. Apalagi sempat terjadi aktifitas penambangan," kata Ratno, Rabu (6/6/2012).

Menurutnya, selain itu Kota Pangkalpinang belum memenuhi ruang terbuka hijau. Sebagaimana diketahui ruang terbuka hijau kota Pangkalpinang baru 13 persen, sementara harusnya 30 persen.

"Ini jadi masalah. Sementara Adipura ini diberi berdasarkan pertimbangan lingkungan," kata Ratno.
 
http://bangka.tribunnews.com/2012/06/06/sungai-rangkui-bersih-adipura-layak

Jangankan Ikan, Kutu Aik Pun Tak Muncul Lagi

BANGKA -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia  didampingi Walhi Provinsi Bangka Belitung menemui perwakilan nelayan Desa Rebo Kabupaten Bangka guna menyerap aspirasi nelayan soal penolakan terhadap operasional kapal isap di perairan laut Rebo, Rabu (6/6/2012). Pertemuan itu berlangsung di Pantai Rebo Sungailiat.


Wendi, wakil nelayan Rebo yang ditemui bangkapos.com mengatakan para nelayan Desa Rebo saat ini kesulitan mendapatkan ikan karena daerah tangkapan mereka sudah diganggu oleh operasional kapal isap.

"Sudah beberapa bulan ini kita susah dapat ikan. Jangankan ikan, kutu aik saja sudah tak muncul lagi," ujar Wendi.

Ditambahkannya, aspirasi nelayan Desa Rebo beberapa waktu lalu sudah disampaikan kepada Komisi C DPRD Bangka, namun tindak lanjutnya belum dirasakan nelayan sampai saat ini.

"Kita tidak tahu dan tidak pernah mengundang tiba-tiba hari ini didatangi penyidik dan pemantau Komnas HAM yang meminta keterangan dari kita soal kesulitan nelayan ini. Kita berikan apa adanya yang terjadi dan kita alami saat ini, apa adanya," kata Wendi.

Disinggung soal operasional puluhan ponton tambang inkonvensional (TI) apung di bibir pantai Rebo, Wendi mengaku tak mempermasalahkannya karena yang mencari timah dengan ponton TI apung itu hanya rakyat kecil dan warga sekitar untuk mencari makan.

"Selain itu aktivitas nya juga tidak mengganggu nelayan karena daerah itu bukan daerah tangkapan ikan nelayan," tukasnya.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/06/jangankan-ikan-kutu-aik-pun-tak-muncul-lagi

Komnas HAM Akan Temui PT Timah Terkait Kapal Isap

BANGKA -- Kedatangan pemantau dan penyidik Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemui nelayan Desa Rebo Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, Rabu (6/6/2012) hari ini, dalam rangka mencari fakta dan informasi mengenai dampak operasi kapal isap terhadap kerusakan lingkungan dan terumbu karang, sehingga menyebabkan nelayan kesulitan mencari ikan untuk menafkahi keluarganya.

"Kita kemari dalam rangka mencari fakta dan informasi dari nelayan. Setelah itu ketemu PT Timah dan besok bertemu Pemprov Babel. Jadi belum ada kesimpulan apapun dalam kasus ini, apalagi kita baru diberitahu teman-teman Walhi soal kasus ini," kata Nurjaman, Pemantau dan Penyidik Komnas HAM saat ditemui bangkapos.com, di pantai Rebo Sungailiat, Rabu (6/6/2012).

Ditambahkannya, informasi yang didapatkan dari masyarakat sangat berharga untuk bahan pertemuan dan cross chek dengan PT Timah dan Pemprov Babel. Sehingga, lanjutnya, informasi lebih seimbang dan bisa dicari titik temu dan solusi dalam menyelesaikan persoalan ini.

"Permintaan masyarakat sangat sederhana, mereka hanya ingin penghidupan kembali seperti semula," ujar Murjaman.

Lebih lanjut Nurjaman mengungkapkan, pihaknya belum bisa mengambil kesimpulan apakah ada pelanggaran HAM atau tidak dalam kasus ini, karena informasi yang didapatkan masih sepihak.

Sebelumnya diberitakan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia  didampingi Walhi Provinsi Bangka Belitung menemui perwakilan nelayan Desa Rebo Kabupaten Bangka guna menyerap aspirasi nelayan soal penolakan terhadap operasional kapal isap di perairan laut Rebo, Rabu (6/6/2012). Pertemuan itu berlangsung di Pantai Rebo Sungailiat.

Wendi, wakil nelayan Rebo yang ditemui bangkapos.com mengatakan para nelayan Desa Rebo saat ini kesulitan mendapatkan ikan karena daerah tangkapan mereka sudah diganggu oleh operasional kapal isap.

"Sudah beberapa bulan ini kita susah dapat ikan. Jangankan ikan, kutu aik saja sudah tak muncul lagi," ujar Wendi.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/06/komnas-ham-akan-temui-pt-timah-terkait-kapal-isap

Selasa, 05 Juni 2012

Nelayan di Negeri Laskar Pelangi Protes Pertambangan Laut

Berbagai aksi memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dilakukan di sejumlah daerah di Indonesia, Selasa (5/6). Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, lebih dari 500 nelayan berunjuk rasa di depan kantor PT Timah Tbk, perusahaan tambang timah terbesar di provinsi yang menjadi latar film Laskar Pelangi tersebut.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Bangka Ratno Budi mengatakan, pihaknya bersama nelayan menolak segala bentuk penambangan laut di wilayah mereka. Sebab hal itu membuat air laut tercemar limbah. Akibatnya, produksi ikan menurun dan nelayan kesulitan mencari nafkah. Apalagi jangkauan mereka untuk melaut semakin jauh.

"Di Kabupaten Bangka, kondisi nelayan sejak 1995 sampai sekarang terus mengalami penurunan siginifikan untuk produksi ikan maupun maupun hasil tangkap nelayan akibat pencemaran laut," kata Ratno saat dihubungi metrotvnews.com, Selasa.

Menurut Ratno, angka penurunan pendapatan nelayan masih dalam riset. Namun, Ratno memastikan angka tersebut berbeda dengan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan setempat yang menyatakan pendapatan nelayan terus meningkat.

Selain itu, kata Ratno, pihaknya juga memprotes perusahaan yang belum memiliki skema perbaikan pascatambang. Pada akhirnya, yang terkena dampak adalah sekitar 4.000 nelayan di seluruh kabupaten Bangka. Ketimpangan sosial ekonomi pun semakin nyata.

"Nelayan sampai sekarang tidak menerima hasil apapun dari proses pengelolaan tambang di Bangka Belitung. Mereka hanya menerima dampak," kata Ratno.

Untuk itu, para nelayan meminta Pemerintah Provinsi mencabut perizinan tambang laut yang sudah dikeluarkan. Para pelaku tambang juga didesak merehabilitasi laut yang sudah ditambang. Sementara DPRD, khususnya Pansus Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah menghapuskan seluruh kawasan laut Bangka Belitung dari peruntukkan wilayah pertambangan laut. 

Pengunjuk rasa sempat berdialog dengan pihak perusahaan. Menurut Ratno, PT Timah berjanji mengkaji ulang segala kebijakan terkait lingkungan. Selain di PT Timah, pengunjuk rasa juga menggelar aksi di kantor Pemerintah Provinsi dan DPRD setempat.(IKA)

http://www.metrotvnews.com/read/news/2012/06/05/93679/Nelayan-di-Negeri-Laskar-Pelangi-Protes-Pertambangan-Laut/3

Nelayan Desak PT Timah Stop Tambang Laut

BANGKA - Puluhan massa terdiri dari masyarakat nelayan Kabupaten Bangka dan Walhi Bangka Belitung mendatangi kantor PT Timah Tbk, Selasa (5/6/2012).

Mereka menuntut agar penambangan timah di Kabupaten Bangka dihentikan. Aktivitas penambangan timah dianggap telah merusak ekosistem dan menyulitkan mata pencaharian masyarakat.

Walhi Babel menilai kerusakan akibat penambangan sangat parah. Terumbu karang tempat berkumpulnya ikan saat ini banyak yang hancur sehingga nelayan harus mencari ikan bermil-mil. Sedangkan peralatan dan kemampuan nelayan tidak mencukupi untuk menangkap ikan terlalu jauh.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/05/nelayan-desak-pt-timah-stop-tambang-laut

Sabtu, 02 Juni 2012

Babel Perlu Belajar dari Nauru dan Cina

Provinsi Bangka Belitung perlu belajar dari Negara Republik Nauru dan Cina mengenai dampak kerusakan lingkungan. Pasalnya biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki lingkungan akibat penambangan sangat besar dibandingkan hasil yang diperoleh.

"Kita perlu melihat Republik Nauru. Negara ini sekarang jadi negara termiskin karena tidak memperhatikan lingkungan. Tambangnya tidak dikelola berkelanjutan. Lingkungannya rusak tidak bisa direklamasi malah impor tanah sehingga tidak cukup membiayai dirinya sendiri," jelas Anggota Dewan Energi Nasional, Mukhtasor kepada bangkapos.com di Ruang Meeting Hotel Santika Bangka, Sabtu (2/6/2012). Mukhtasor menjadi pemateri Sarasehan Peduli Babel yang digelar Madani Center Bangka Belitung, Sabtu.
 

Bahkan, kata Mukhtasor, negara tersebut harus menanggung utang yang besar. Australia kemudian membantu Republik Nauru dengan syarat boleh menjadi tempat penampungan imigran.

"Eksploitasi penambangan tidak dilakukan berkelanjutan dan tidak ramah lingkungan sehingga penambangan hanya dijadikan komoditas bukan sebagai modal," kata Mukhtasor dalam presentasinya yang berjudul Babel Paska Timah?

Begitu juga, kata Mukhtasor, Cina yang telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 8-9 persen bisa mengangkat 400 juta penduduknya keluar dari kemiskinan. Namun ternyata di bagian Cina utara terjadi polusi udara dan air sehingga banyak warga di sana yang sakit.

"Biaya hidup menjadi mahal sehingga beban ekonomi tinggi, kematian bertambah dan biaya untuk mengatasi pencemaran di Cina menjadi 147 miliar yuan per tahun. Pada tahun 2003 biaya biaya kesehatan akibat pencemaran udara dan air menjadi 3,62 - 7,81 miliar yuan atau sekitar 2,68 hingga 5,78 persen dari PDB," papar Guru Besar Institut Teknologi Surabaya ini.

Oleh karena itu Mukhtasor berharap Indonesia terutama Babel yang kaya akan sumber daya alam timah harus dikelola secara benar, jangan sampai menjadi Republik Nauru dan Cina akibat dampak kerusakan lingkungan.

http://bangka.tribunnews.com/2012/06/02/babel-perlu-belajar-dari-nauru-dan-cina