Muntok, Bangka
Barat (ANTARA News) - Sekitar 100 warga Kecamatan Muntok, Provinsi
Bangka Belitung, pada Sabtu sore menggelar aksi unjuk rasa menolak
pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).
Pantauan ANTARA, aksi unjuk rasa yang mulai pukul 15.30 WIB sampai 17.45 WIB itu berjalan tertib dan aman. Massa memulai aksi di lokasi tempat dibangun Menara Seismograf Menjelang dilanjutkan ke kantor milik Batan di Jalan Perumnas dan berakhir di Kantor Bupati Bangka Barat.
Aksi sempat memanas ketika koordinator unjuk rasa Ari Irawan melakukan corat-coret yang intinya menolak pembangunan PLTN di daerah itu dan berusaha melakukan penyegelan kantor milik Batan di Jalan Perumnas.
Setelah ketegangan mereda, massa melanjutkan perjalanan ke kantor Bupati Bangka Barat di komplek Pemkab dan kembali menggelar ritual doa bersama untuk mendoakan para pemimpin yang dianggap mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada mereka.
"Kami minta Pemerintah segera menghentikan studi tapak yang sedang dilaksanakan Batan bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia, karena ujung-ujungnya tentu akan dilanjutkan ke pembangunan PLTN di Muntok," ujar Ari Irawan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung.
Ia mengungkapkan, studi tapak yang sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp159 miliar tentu tidak akan berhenti hanya sampai pada tahap pengumpulan saja, namun pasti akan dilanjutkan dengan pembangunan reaktor PLTN di Muntok.
Menurut dia, anggaran tersebut terlalu besar jika hanya untuk studi tapak dan dikhawatir kan ada tindak penyelewengan yang tentunya merugikan Pemerintah dan masyarakat sebgai penyumbang pajak negara.
"Anggaran sebesar Rp159 miliar tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke masyarakat langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin di daerah itu yang jumlahnya masih banyak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ari menambahkan, pihaknya mengkritisi mengenai sosialisasi yang selama ini digelar Pemerintah dan Batan yang kurang tepat karena kebanyakan digelar di Pangkalpinang yang jaraknya sangat jauh dari Muntok.
Dia berharap, sebaiknya sosialisasi dilaksanakan di Muntok dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi sekaligus menggelar debat terbuka antara Pemerintah dan Batan dengan pihak Walhi mengenai klaim yang sudah dikatakan Pemerintah bahwa reaktor yang akan dibangun adalah reaktor yang aman dan tidak perlu dikhawatirkan.
"Menurut kami, belum ada temuan reaktor nuklir generasi ke empat seperti yang sedang dipublikasikan pemerintah, itu hanya pembohongan publik, yang ada adalah reaktor generasi ke tiga seperti PLTN pada umumnya yang masih rawan kecelakaan," ujarnya.
Ia menambahkan, Gubernur Babel Eko Maulana Ali juga telah membuat kebohongan publik dengan menyatakan 50 persen penduduk Babel mendukung pembangunan PLTN.
"Kami minta Gubernur untuk menunjukkan data riil penduduk yang mendukung pembangunan PLTN di Babel, itu berdasarkan apa, random (sample acak) atau pendataan orang per orang," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan listrik di Babel pihaknya menyarankan menggunakan potensi alam lain yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi karena di Pulau Bangka ada tiga sumber yang potensial untuk dikembangkan seperti di Dendang, Pemali dan Sungailiat.
Menurut dia, jika PLTN tersebut untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional, negara ini memiliki potensi seperti batubara, gas alam cair, minyak bumi dan potensi lainnya yang belum ditangani secara bijaksana dengan menjual dalam bentuk mentah ke negara luar.
"Kami, penduduk Bangka Barat tetap menolak rencana pembangunan PLTN dan meminta Pemerintah untuk segera menghentikan studi kelayakan yang sedang dilaksanakan di Muntok," demikian Ari Irawan.
Di akhir unjuk rasa yang digelar LSM setempat seperti Gempar, DMPL, Forum Masyarakat Muntok Bersatu, DPI Bangka Barat, dan aliansi masyarakat seputar Menjelang membubarkan diri dengan tertib tepat pada pukul 17.45 WIB, dengan pengawalan langsung Kapolres Bangka Barat AKBP Solihin. (DSD/B013)
Pantauan ANTARA, aksi unjuk rasa yang mulai pukul 15.30 WIB sampai 17.45 WIB itu berjalan tertib dan aman. Massa memulai aksi di lokasi tempat dibangun Menara Seismograf Menjelang dilanjutkan ke kantor milik Batan di Jalan Perumnas dan berakhir di Kantor Bupati Bangka Barat.
Aksi sempat memanas ketika koordinator unjuk rasa Ari Irawan melakukan corat-coret yang intinya menolak pembangunan PLTN di daerah itu dan berusaha melakukan penyegelan kantor milik Batan di Jalan Perumnas.
Setelah ketegangan mereda, massa melanjutkan perjalanan ke kantor Bupati Bangka Barat di komplek Pemkab dan kembali menggelar ritual doa bersama untuk mendoakan para pemimpin yang dianggap mengkhianati amanah yang sudah dipercayakan kepada mereka.
"Kami minta Pemerintah segera menghentikan studi tapak yang sedang dilaksanakan Batan bekerja sama dengan PT Surveyor Indonesia, karena ujung-ujungnya tentu akan dilanjutkan ke pembangunan PLTN di Muntok," ujar Ari Irawan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bangka Belitung.
Ia mengungkapkan, studi tapak yang sudah menghabiskan anggaran sebesar Rp159 miliar tentu tidak akan berhenti hanya sampai pada tahap pengumpulan saja, namun pasti akan dilanjutkan dengan pembangunan reaktor PLTN di Muntok.
Menurut dia, anggaran tersebut terlalu besar jika hanya untuk studi tapak dan dikhawatir kan ada tindak penyelewengan yang tentunya merugikan Pemerintah dan masyarakat sebgai penyumbang pajak negara.
"Anggaran sebesar Rp159 miliar tersebut akan lebih bermanfaat jika dialokasikan ke masyarakat langsung, untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin di daerah itu yang jumlahnya masih banyak," ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ari menambahkan, pihaknya mengkritisi mengenai sosialisasi yang selama ini digelar Pemerintah dan Batan yang kurang tepat karena kebanyakan digelar di Pangkalpinang yang jaraknya sangat jauh dari Muntok.
Dia berharap, sebaiknya sosialisasi dilaksanakan di Muntok dengan melibatkan masyarakat sekitar lokasi sekaligus menggelar debat terbuka antara Pemerintah dan Batan dengan pihak Walhi mengenai klaim yang sudah dikatakan Pemerintah bahwa reaktor yang akan dibangun adalah reaktor yang aman dan tidak perlu dikhawatirkan.
"Menurut kami, belum ada temuan reaktor nuklir generasi ke empat seperti yang sedang dipublikasikan pemerintah, itu hanya pembohongan publik, yang ada adalah reaktor generasi ke tiga seperti PLTN pada umumnya yang masih rawan kecelakaan," ujarnya.
Ia menambahkan, Gubernur Babel Eko Maulana Ali juga telah membuat kebohongan publik dengan menyatakan 50 persen penduduk Babel mendukung pembangunan PLTN.
"Kami minta Gubernur untuk menunjukkan data riil penduduk yang mendukung pembangunan PLTN di Babel, itu berdasarkan apa, random (sample acak) atau pendataan orang per orang," ujarnya.
Ia mengatakan, untuk mencukupi kebutuhan listrik di Babel pihaknya menyarankan menggunakan potensi alam lain yang lebih ramah lingkungan seperti panas bumi karena di Pulau Bangka ada tiga sumber yang potensial untuk dikembangkan seperti di Dendang, Pemali dan Sungailiat.
Menurut dia, jika PLTN tersebut untuk mencukupi kebutuhan listrik nasional, negara ini memiliki potensi seperti batubara, gas alam cair, minyak bumi dan potensi lainnya yang belum ditangani secara bijaksana dengan menjual dalam bentuk mentah ke negara luar.
"Kami, penduduk Bangka Barat tetap menolak rencana pembangunan PLTN dan meminta Pemerintah untuk segera menghentikan studi kelayakan yang sedang dilaksanakan di Muntok," demikian Ari Irawan.
Di akhir unjuk rasa yang digelar LSM setempat seperti Gempar, DMPL, Forum Masyarakat Muntok Bersatu, DPI Bangka Barat, dan aliansi masyarakat seputar Menjelang membubarkan diri dengan tertib tepat pada pukul 17.45 WIB, dengan pengawalan langsung Kapolres Bangka Barat AKBP Solihin. (DSD/B013)
http://www.antaranews.com/berita/308232/warga-muntok-gelar-unjuk-rasa-tolak-pltn
