Nelayan Membalong adakan Kongres Menolak Pertambangan Laut

Orasi Bapak Mukti dukun laut Membalong

Nelayan tradisional yang tergabung di dalam Persatuan Nelayan Membalong dan berasal dari 19 desa se-Kabupaten Belitung Barat menggelar Kongres Nelayan Pertama guna mendesak DPR RI membatalkan penetapan Provinsi Bangka Belitung sebagai wilayah pertambangan dan membentuk Pansus Penyelesaian Konflik Agraria untuk menuntaskan konflik agraria yang marak terjadi di Bangka Belitung dan wilayah lainnya.

Acara yang dimulai dari pukul 09.30 sampai 12.00 WIB ini di isi oleh orasai dari masing-masing desa perwakilan yang hadir, yang pada intinya mereka menolak adanya pertambangan laut di perairan Belitung karena sebagian besar masyarakat menggantungkan diri dari hasil laut dan mereka juga memikirkan keberlanjutan hidup anak cucu mereka. Laut menjadi satu-satunya andalan masyarakat dikarenakan kawasan darat saat ini sudah banyak yang dijadikan lahan pertambangan dan lahan perkebunan sawit sekala besar. Sepanjang kongres berlangsung mendapat pengamanan ketat Kepolisian Polres Belitung dengan menurunkan 130 anggotanya.

Selain orasi juga dibuat pernyataan sikap bersama. Berikut pernyataan bersama masyarakat Belitung dalam pertemuan akbar masyarakat Belitung di halaman gedung serba guna Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong, pada hari Rabu 18 Januari 2012.

Pernyataan sikap bersama

Tujuh poin pernyataan bersama :

1. Menolak keras masuknya kapal isap, kapal keruk, ponton isap dan TI   apung/rajuk di perairan Belitung

2. Menolak keras dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi pertambangan laut di seluruh perairan Belitung

3. Menolak keras dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral lain di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir

4. Menolak keras ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Belitung sebagai wilayah pertambangan

5. Menuntut pemerintah untuk segera menghentikan segala perizinan yang sedang diajukan maupun dalam proses pengajuan oleh perusahaan dan/atau perseorangan, yang hendak melaksanakan usaha pertambangan laut di seluruh perairan Belitung

6. Menuntut pansus DPR RI untuk segera menyelesaikan konflik agraria (pertambangan laut) di seluruh perairan laut Belitung

7. Menuntut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera melakukan audit lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

penyataan bersama ini di tanda tangani oleh :

Persatuan Nelayan Membalong, Wahana Lingkungan Hidup Kepulauan Bangka Belitung (WALHI Kep Bangka Belitung), Belitong Care (B-Care), Komunitas Peduli Lingkungan Belitung (KPLB) dan Forum Masyarakat Kecamatan Sijuk Badau (FMKSB)

Sosialisasi kongres lewat Radio BFM 104.6 FM

Massa Kongres Nelayan

7 Poin Pernyataan Bersama Masyarakat Membalong

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Berikut pernyataan bersama masyarakat Belitung dalam pertemuan akbar masyarakat Belitung di halaman gedung serba guna Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong, Rabu (18/1/2012).

Pernyataan ini ditandatangani Idil Akbar Koordinator Umum Belitung Care (B-Care), Ratno Budi Direktur Eksekutif Walhi Babel, Glenn Nilwan Kadiv Advokasi KPLB, Eddy Supriyadi dari Persatuan Nelayan Membalong dan perwakilan forum masyarakat Kecamatan Sijuk-Badau (FMKSB).

Ini tujuh poin pernyataan bersama tersebut:
1. Menolak keras masuknya kapal isap, kapal keruk, ponton isap dan TI   apung/rajuk di perairan Belitung
2. Menolak keras dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi          pertambangan laut di seluruh perairan Belitung
3. Menolak keras dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi tambang mineral lain di pulau-pulau kecil dan daerah pesisir
4. Menolak keras ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Pulau Belitung sebagai wilayah pertambangan
5. Menuntut pemerintah untuk segera menghentikan segala perizinan yang sedang diajukan maupun dalam proses pengajuan oleh perusahaan dan/atau perseorangan, yang hendak melaksanakan usaha pertambangan laut di seluruh perairan Belitung
6. Menuntut pansus DPR RI untuk segera menyelesaikan konflik agraria (pertambangan laut) di seluruh perairan laut Belitung
7. Menuntut Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk segera melakukan audit lingkungan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

http://bangka.tribunnews.com/2012/01/18/7-poin-pernyataan-bersama-masyarakat-membalong

Ratusan Masyarakat Tolak Kapal Isap

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Ratusan masyarakat dari Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung berkumpul di kantor Desa Tanjung Rusa, Kecamatan Membalong, Rabu (18/1/2012), guna mengikuti aksi tolak kapal isap.

Aksi ini dihadiri pula oleh perwakilan Walhi Bangka Belitung (Babel), B-Care, KPLB, Forum Komunikasi Sijuk Badau, forum masyarakat Membalong, kelompok nelayan dan masyarakat Membalong.

Aksi ini diamankan oleh sedikitnya 130 personel Polres Belitung dan Polsek Membalong. "Kita semua masyarakat Belitung, mari kita jaga lingkungan. Kita tolak keras masuknya kapal isap di Membalong," teriak Ratno Budi, Direktur Eksekutif Walhi Babel dalam orasinya.

http://bangka.tribunnews.com/2012/01/18/ratusan-masyarakat-tolak-kapal-isap

130 Polisi Amankan Aksi Tolak Kapal Isap

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Polres Belitung dan Polsek Membalong mengerahkan 130 personel untuk mengamankan aksi akbar penolakan pertambangan laut di Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong, Rabu (18/1/2012) sekitar pukul 09.30 WIB nanti.

"Kita 20 orang sedang meluncur 110 personel dari polres," kata Kapolsek Membalong Iptu Agus Handoko seizin Kapolres Belitung AKBP Dian Harianto kepada bangkapos.com.

Agus menilai, jumlah personel tersebut  cukup untuk mengamankan jalannya aksi orasi damai masyarakat Membalong ini.

"Sudah dianalisa, sementara ini cukup. Dan kita memang harus mewaspadai hal-hal yang krusial di lapangan," paparnya.

Rencananya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Babel, Belitung Care (B-Care), KPLB Belitung, forum masyarakat setempat, kelompok nelayan membalong bersama berbagai elemen lainnya dan masyarakat Kecamatan Membalong akan menggelar aksi akbar penolakan pertambangan laut di perairan Belitung, di Desa Tanjung Rusa Kecamatan Membalong, hari ini sekitar pukul 09.30 WIB.

http://bangka.tribunnews.com/2012/01/18/130-polisi-amankan-aksi-tolak-kapal-isap

Hari Ini Aksi Akbar Tolak Kapal Isap

BANGKAPOS.COM, BELITUNG -- Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Bangka Belitung (Babel), Belitung Care (B-Care), KPLB Belitung, forum masyarakat setempat, kelompok nelayan Membalong, serta berbagai elemen lainnya, rencananya akan menggelar aksi orasi akbar menolak pertambangan laut di perairan Belitung, hari ini Rabu (18/1/2012)..

Aksi yang akan berlangsung di Kecamatan Membalong sekitar pukul  09.30 WIB ini, rencananya akan diikuti pula oleh masyarakat Kecamatan Membalong.

"Semuanya siap. Diikuti semua elemen yang ada," kata Koordinator B-Care Idil Akbar kepada bangkapos.com Rabu (18/1/2012).

Inti dari orasi akbar ini jelas Idil menyuarakan penolakan aktivitas pertambangan laut di perairan Belitung.

"Intinya penolakan bersama untuk pertambangan laut. Nanti masing-masing perwakilan menyampaikan orasinya di depan publik," ungkap Idil.

Direktur Eksekutif Walhi Babel Ratno Budi menuturkan hal serupa. Menurutnya, gerakan ini adalah murni keinginan bersama elemen masyarakat untuk bersatu menyamakan persepsi menolak kapal isap.

"Untuk menyelamatkan lingkungan dari kerusakan. Kita menolak kapal isap," paparnya.

http://bangka.tribunnews.com/2012/01/18/hari-ini-aksi-akbar-tolak-kapal-isap

Ratno Sinyalir Raperda RTRW Rawan Intervensi

BANGKAPOS.COM , BANGKA -- Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung (Babel) Ratno Budi mensinyalir ada tarik menarik kepentingan dalam pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Babel.

Ratno menyebutkan, pengusaha yang berhubungan dengan sektor tertentu akan berusaha kepentingan mereka diakomodir. 

"Tentunya ada pihak-pihak tertentu yang menginginkan kepentingan mereka diakomodir dalam RTRW itu. Pembahasan itu rawan intervensi pihak luar. Kami akan terus mengawal, sejauh mana pembahasan raperda itu berpihak kepada masyarakat," ungkap Ratno kepadabangkapos.com, Jumat (13/1/2012).

Uday sapaan akrab Ratno menambahkan, di Babel belum ada kawasan yang ditetapkan sebagai Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Justru pemda membiarkan lahan tersebut ditetapkan sebagai Hutan Tanaman Industri (HTI).

"Sudah jelas HTI tidak akan menguntungkan warga desa sekitarnya. Inilah pemerintah lebih membela kepentingan pengusaha ketimbang warga desa. Kami mendorong pansus agar memperjuangkan HTR bagi kesejahteraan rakyat Babel," tandasnya.


http://bangka.tribunnews.com/2012/01/13/ratno-sinyalir-raperda-rtrw-rawan-intervensi

Walhi Babel Bentuk Posko

bangkapos.com/teddy malaka

Lembaga advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Kepulauan Bangka Belitung membentuk posko gerakan Selamatkan Tanah Air dan Tumpah Darah Indonesia.

BANGKAPOS.COM, BANGKA -- Lembaga advokasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Eksekutif Daerah Kepulauan Bangka Belitung membentuk posko gerakan Selamatkan Tanah Air dan Tumpah Darah Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi konflik agraria di Bangka Belitung.

Kegiatan ini merupakan agenda nasional Walhi di Bangka Belitung, terkait solidaritas Mesuji dan Bima, Nusa Tenggara Barat. Agenda yang dilakukan adalah perlawanan terhadap perluasan perkebunan dan pertambangan di Bangka Belitung.

"Kita melihat dari polemik yang terjadi selama tahun 2011, dikhawatirkan akan memuncak. Ini menjadi landasan dari pergerakan kita," kata Direktur Eksekutif Walhi Bangka Belitung, Ratno Budi, Senin (2/1/2012).

Ia menambahkan, saat ini pertambangan dan perkebunan sudah menjadi konflik. Apalagi menurut dia kriminalisasi kepada rakyat yang menolak sudah terjadi.

"Kita juga mempertanyakan kepada Polda Bangka Belitung, seperti apa komitmennya. Apakah benar polisi tidak bermain di balik kepentingan investasi," ujar Ratno Budi.

Pasalnya menurut pihaknya, sejauh ini pemerintah daerah terlalu terbuka pada investasi yang sebenarnya menjadi masalah.

"Dari masalah ini rakyat yang dikorbankan. Kejadian di Mesuji dan Bima menjadi gambaran bahwa ada kekhawatiran," katanya.

Selain persoalan sosial, menurutnya, persoalan lingkungan juga lebih pelik. Fungsi ekologi di Bangka Belitung, kata Ratno Budi, sudah terganggu dengan kondisi saat ini.

"Dua Daerah Aliran Sungai (DAS) utama Bangka dan Belitung sudah rusak. Anak-anak sungai sudah hilang," imbuhnya.


http://bangka.tribunnews.com/2012/01/03/walhi-babel-bentuk-posko